IndonesiaBicara-Semarang, 10 Juni 2009. Tema ekonomi kerakyatan yang mencuat sebagai jargon politik pada Pilpres 2009 memantik Kelompok Studi Masalah Ekonomi Dan Sosial Fakultas Ekonomi UNDIP untuk mengadakan seminar bertajuk “Ekonomi Kerakyatan Sebagai Jargon Kampanye Politik Jelang Pemilihan Presiden 2009 ?”. Seminar tersebut menghadirkan Dewan Pakar TIMNAS MEGA PRO, Dr. Ir. H Endang Setiowati Thohari, Msc dan Wakil Ketua TIM Kampanye SBY – Boediono Jateng, Azhar Kombo. Para panelis yang hadir dalam seminar tersebut antara lain Pembantu Dekan III FE UNDIP Dr. H Purbayu Budi, Guru Besar FE UNDIP Prof. Dr. FX Sugiyono, serta Dosen FE UNDIP Drs.Nugroho.
Dalam Paparannya, Dewan Pakar TimNas Mega Pro, Dr . Ir. H Endang Setiyowati Thohari, Msc menyampaikan bahwa Ekonomi Kerakyatan yang diusung Megawati dalam kampanye Politik Pilpres merupakan ekonomi yang berdasarkan pada Pasal 27 dan Pasal 33 UUD 1945 dimana pemerintah bertindak sebagai penggerak, untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengcunter Ekonomi pada pemerintahan saat ini yang cenderung kearah Neolib / perdagangan bebas, dimana dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai Regulator. Menurutnya, dalam sistem ekonomi Neolib, akan terjadi yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin akan bertambah miskin, si kaya akan meneteskan bantuan kepada si miskin berupa BLT ( Bantuan Langsung Tunai ) dan lainnya. Sedangkan dalam system ekonomi kerakyatan, Sumber Daya Alam yang dimiliki Negara akan dimanfaatkan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat,dan akan merupakan cadangan devisa bagi Negara.
Sementara itu, Azhar Kombo mengatakan bahwa sebagai seorang pengusaha, dirinya bisa merasakan kondisi ekonomi yang baik selama pemerintahan SBY dimana terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi 6 % pertahun serta adanya berbagai program- program pro rakyat, penyaluran kredit bagi rakyat kecil serta BLT. Selain itu, selama masa krisis global seluruh dunia terkena dampaknya, tetapi beberapanNegara seperti China, India dan Indonesia tidak terlalu terpengaruh yang sangat besar, ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut ekonomi kerakyatan.
Para Penelis dari FE UNDIP mengomentari bahwa secara Teori dasar, system ekonomi dibagi 2 yaitu Sosialis dan Liberalis.Ekonomi Liberalis mementingkan kebebasan,menyebabkan hedonis, yang penting diri sendiri enak, tidak mempedulikan orang lain. Hal tersebut akan menyebabkan banyak kesulitan dan campur tangan pemerintah yang terlalu besar akan menyebabkan inflasi yang tinggi. Inilah yang disebut dengan neolib Ekonomi kerakyatan yang dianut Indonesia lebih dekat ke Ekonomi sosialis, yaitu ekonomi yang menyangkut pada rakyat banyak. Para panelis mengharapkan agar dalam berpolitik jangan membodohi masyarakat dengan mengatakan bahwa BLT bukan dari utang luar negeri, padahal pada kenyataannya, Utang luar negri dan uang Negara dilebur menjadi APBN yang salah satunya digunakan untuk BLT. (Fitri)
Komentar