IndonesiaBicara-Jakarta, 29 Juli 2009. Masyarakat Musyawarah Mufakat (MMM) menyelenggarakan Seminar Kebangsaan dengan tema Menakar Nalar Kepemimpinan Indonesia di Gedung Stovia, Jl. Abdurachman Saleh Jakarta Pusat. Seminar diikuti sekitar 100 peserta. Hadir dalam seminar tersebut Ketua MMM Roch. Basuki Mangunprojo, Prof. Dr. K.H Ahmad Sjafii Ma’arif, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Prof. Dr. Azyumardi Azra, Ketua Tim Sukses JK-Win Dr. Rizal Ramli, Prof. Dr. Frans Magnis Suseno , dan Nurrachman Oerip, SH sebagai Moderator.
Ahmad Sjafii Maarif dalam diskusi dan juga sebagai pembicara mengatakan “upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, jika ukuran yang dipakai hanya tingkat melek huruf, maka bangsa kita sudah cerdas, karena yang masih buta huruf sekarang ini bergerak antara 5-10%. Tetapi jika kecerdasan itu diukur dengan kemampuan bersaing dengan bangsa-bangsa lain, maka kita belum cerdas. Daya saing bangsa ini masih sangat rendah. TKI/TKW yang mengais rezeki diberbagai negara adalah bukti autentik tentang lapangan kerja dalam negeri yang sangat terbatas”.
“Agar kita mampu bergerak kearah cita-cita kemerdekaan secara strategis dan mantap, maka syarat utama yang harus dipenuhi adalah memperbanyak jumlah negarawan”, pungkas Syafi’i.
Azyumardi Azra dalam kesempatan tersebut mengatakan “Bangsa Indonesia perlu merumuskan konsep pembentukan jati diri bangsa dan menjadikannya sebagai budaya kehidupan bagi diri pribadi dalam bermasyarakat dan bernegara. Hal ini merupakan kebutuhan mendesak untuk menanggulangi tantangan terhadap kepentingan subyektif bangsa lain (infiltrasi) yang dilaksanakan dengan tidak menggunakan kekerasan (soft power). Dengan demikian diperlukan pemahaman terhadap budaya bangsa dan karakter bangsa yang dibangun secara konseptual melalui bidang pendidikan”.
Rizal Ramli mengatakan dalam diskusi tersebut “Ketidak konsekuenan penyelenggara Negara tehadap nilai-nilai Pembukaan UUD 1945 mengakibatkan penyimpangan dalam berbagai produk hukum. Penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi karena adanya penafsiran-penafsiran yang berpihak kepada kepentingan subyektif. Oleh karena itu perlu diadakan judicial review terhadap produk-produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pembukaan UUD 1945” .
Frans Magnis Suseno yang juga sebagai pembicara menjelaskan “Posisi presiden harus diperkuat kembali. Ia harus bisa memimpin meskipun tetap dikontrol oleh DPR. Unsur-unsur demokratis harus dipertahankan, dan Pancasila tegas-tegas harus menjadi acuan dasar politik Presiden”.
Kita juga perlu kepemimpinan yang mempunyai visi, punya keberanian, mampu memimpin secara demokratis dan bersedia dituntut pertanggungjawaban, memiliki integritas. Memiliki prinsip-prinsip etis dan meyakini hak-hak asasi manusia, bebas dari kepicikan sektarian dan ideologis, dan tidak korup. (inong/yani)
Komentar