IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

REVISI RUU MIGAS DINILAI MENDESAK

Indonesiabicara.com—TANGERANG (2/10/2017) Permasalahan mandegnya pembahasan  RUU Migas yang merupakan revisi dari RUU Migas nnomor 22 tahun 2001, sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang cukup panjang di tingkat legislatif. Praktisi dan kelompok Mahasiswa mendesak agar pemerintah maupun Komisi VII DPR  bersikap serius untuk segera menuntaskan pembahasan regulasi terkait migas tersebut.

Desakan tersebut disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara (UMN) yang bekerjasama dengan Front Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang dan  Pers Kampus Tangerang, dengan menggelar acara seminar umum bertajuk Mengawal Revisi UU Migas untuk Ketahanan Energi Rakyat tersebut berlangsung di Auditorium Lecture Hall lantai 3, UMN, Gading Serpong,  Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

Salah satu pembicara dari Forum Jurnalis Jakarta Ahmad Yuslizar menjelaskan, saya menilai ada persoalan besar dari mandeknya revisi UU Migas tersebut, padahal menurutnya, revisi undang-undang tersebut sangat penting untuk meningkatkan produksi migas di Indonesia.

“Saat ini, produksi minyak bumi kita hanya 830 ribu barrel per hari, sementara kebutuhan per harinya sudah menyentuh 1,6 juta barrel, ini persoalan,” ujarnya.

Lanjutnya Yuslizar mengatakan, Selain akan menjadi acuan produksi migas, RUU tersebut juga  membuat investor tertarik menanamkan investasinya disektor migas. Karena untuk meningkatkan produksi migas, selain birokrasi bersahabat, Indonesia masih membutuhkan para investor baik lokal maupun asing.  Mandeknya pembahasa RUU tersebut menurut Yuslizar karena adanya keinginan dari DPR yang berwacana membentuk BUMN khusus untuk mengatur tata kelola migas, sehingga ada rumor SKK Migas dan BP Migas akan dibubarkan.

Sementara itu Lead Eksternal Relations SKK Migas Bambang Dwi Djanuarto menjelaskan urgensi segera dirampungkannya revisi RUU Migas tersebut, menurutnya ada beberapa hal mendasar yang mendesak, diantaranya untuk merespon jika terjadi kekurangan migas untuk jangka waktu lima sampai 10 tahun ke depan.

“Sampai dengan tahun 2035 cadangan minyak kita bisa habis, kalau dibiarkan dan tidak didukung undang-undang, bisa bahaya,” tandasnya. (Adit/*)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Berapa jumlah 7 + 14 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.