IndonesiaBicara-Surabaya, (02/10/11). Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang akan dilakukan oleh Presiden SBY dinilai hanyalah untuk mengakomodasi kebutuhan politik dan penyelamatan citra Presiden SBY yang menurun akhir-akhir ini.
Pengamat Politik Unair, Hariadi mengatakan, reshuffle yang dilakukan ini murni untuk kebutuhan Presiden, pasalnya secara faktual banyak Menteri yang tidak memiliki kecakapan dibidangnya.
“Kita lihat ada beberapa Menteri yang tidak memiliki kecakapan dibidangnya, sehingga banyak instruksi Presiden yang tidak dijalankan,” ujarnya.
Disamping itu, lanjut Hariadi, kebutuhan politik dan tuntutan politik juga menjadi faktor keniscayaan terjadinya reshuffle, pasalnya keberadaan koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan menginginkan hal tersebut.
“Dinamika yang terjadi di Setgab hanyalah upaya bargaining penambahan Menteri saja,” tukasnya.
Ketika disinggung mengenai munculnya muka-muka dari kalangan professional yang mengisi pos-pos basah, Hariadi mengatakan, hal itu merupakan strategi Presiden agar Kementerian terkait tidak menjadi lumbung dana bagi parpol diluar Demokrat dalam rangka menyongsong Pemilu 2014.
“Ada juga kebutuhan ideologis didalamnya,” paparnya.
Masih menurut Hariadi, dalam reshuffle kali ini ada juga beberapa Menteri dari parpol akan mendapatkan hukuman, hukuman yang dimaksud adalah pergeseran dari Kementerian basah ke Kementerian kering.
“Biar publik yang menilai siapa Menteri dan partai mana yang mendapatkan hukuman dari SBY,” terangnya.
Ketika disinggung apakah reshuffle ini hanya untuk menaikkan popularitas SBY yang akhir-akhir ini mengalami penurunan, Hariadi mengatakan, korupsi yang terjadi dibeberapa Kementerian memang membuat kepuasan publik terhadap SBY menurun, wajar jika kemudian Menteri terkait mendapatkan hukuman dengan digeser ke Kementerian yang derajatnya lebih kering.
Mengenai tergesernya nama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono dari pos Menkokesra, Hariadi mengatakan, di Partai Golkar memang ada friksi antara Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Sekjen Idrus Marham, hal ini sangat wajar mengingat Golkar merupakan instrumen yang mewakili banyak kepentingan.
“Saya pikir Ical hanya lebih ingin mengamankan untuk kepentingan 2014, karena faktanya Agung Laksono sulit untuk diajak berkoordinasi,” jelasnya.
Hariadi menjelaskan, khusus untuk PKS, partai ini juga akan mendapatkan hukuman dari SBY, ketika disinggung lebih detail jenis sanksinya, Hariadi tidak mau menjelaskan lebih detail.
“Lihat saja nanti,” tukasnya.
Sementara itu Pembina Pemuda Garuda Sakti M Hendro mengatakan, partai-partai jangan terlalu mendikte SBY, pasalnya SBY jauh lebih tahu mana yang terbaik dalam mencari pembantu pemerintahannya.
“Kalau kita sepakat itu hak preogratif Presiden, maka biarkan Presiden yang menentukan,” tegasnya.
Mengenai nama kader Demokrat yang juga Menteri ESDM Darwin M Darwin yang kemungkinan diganti, Hendro mengatakan, semua kader Demokrat harus menghargai hal tersebut, jangan sampai ada penolakan-penolakan yang mengatasnamaakan partai.
“Presiden tentu tidak ingin pembantu pemerintahannya mempunyai cacat moral akibat rumor perselingkuhan yang menimpa Darwin,” ungkapnya.
Secara terpisah Direktur Pusdeham Unair Bambang Budhiono mengatakan, masuknya nama-nama kalangan profesional dalam posisi Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM hanyalah upaya dari Presiden untuk mempercepat gerak laju pemerintahan.
“Hal ini tidak akan meninggalkan konten politiknya,” tuturnya.
Masih menurut Bambang, melihat karakter kepemimpinan SBY yang cenderung akomodatif terhadap koalisi, maka kecil kemungkinan akan ada pergeseran yang tajam dalam struktur kementerian.
“Paling hanya menggeser saja, tidak sampai merubah format koalisi,” pungkasnya. (AK)
Komentar