Indonesiabicara.com|30/01/2022- Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK) Fisipol-UGM dan Gugus Tugas Papua (GTP) menyampaikan hasil kajian awal pemekaran Provinsi Papua Tengah di hadapan para bupati wilayah Papua.
Ketua Tim Peneliti, Drs. Bambang Purwoko, M.A., menyatakan bahwa kajian ini merupakan agenda setting kebijakan pemerintah yang diformulasikan dalam rangka mengatasi problematika pelik di tanah Papua.
Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa kajian ilmiah yang dilakukan sejak awal tidak hanya untuk menjustifikasi usulan pembentukan provinsi baru, tetapi sebagai bentuk problem solving isu Papua secara lebih komprehensif dalam bingkai Otonomi Khusus Papua.
“Basis analisis kajian ini bukan semata-mata melihat kelayakan, tetapi juga menekankan pada aspek kebutuhan pemekaran. Selain itu, kajian pemekaran ini juga bukan hanya untuk menjawab aspirasi lokal, tetapi juga menjadi bagian integral dari kepentingan strategis nasional”, ujar Bambang.
Menyikapi hal tersebut, peneliti Makara Strategic Insight, Iwan Freddy mengatakan bahwa pemekaran propinsi di Papua sudah melalui kajian ilmiah dan diskusi yang mendalam, sehingga kebijakan publik yang diambil sudah tepat dan akuntabel. Ia melihat luasnya wilayah pemerintahan daerah tidak sesuai dengan resource yang dimiliki.
Tinggalkan Balasan