IndonesiaBicara-Nusa Dua, (10/05/11). Konferensi Internasional tentang Penyuapan dalam Transaksi Bisnis Internasional atau International Conference on Foreign Bribery in International Business Transactions merupakan mimpi buruk bagi para koruptor. Apalagi pemerintah bertekad memberantas korupsi karena ini bukan hanya menyangkut moral, melainkan juga demokrasi, politik, dan ekonomi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hal ini ketika menyampaikan sambutan pembukaan konferensi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Organization of Economic and Co-operation Development (OECD) di Hotel Grand Hyatt siang ini. Konferensi kali ini bertemakan “Shaping a New World, Combating Foreign Bribery in International Business Transactions.”
“Pertemuan ini bagaikan mimpi yang teramat sangat buruk bagi para koruptor!” kata Presiden SBY. Membasmi korupsi, lanjutnya hal ini merupakan titik tolak Pemerintah Indonesia. Hal ini karena melawan korupsi bukan hanya masalah moral, namun juga menyangkut demokrasi, politik, sosial, dan ekonomi.
“Paling tidak, dalam tingkatan terendah, hal ini banyak terjadi pada penggelembungan biaya dari berbagai proyek,” kata Presiden.
Menurutnya, banyak perusahaan yang memasukkan ‘biaya ekstra’ dalam biaya produksi, sehingga membuat konsumen harus membayar dengan harga mahal. “Sekali saja kita melakukan suap dan korupsi, maka ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah dan pihak terkait lainnya tidak bisa dicegah,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam sambutannya mengatakan, terkait tema dalam konferensi ini sangat relevan untuk kondisi saat ini. “Untuk menekankan kita untuk dapat membuat dunia bebas dari korupsi dengan mendeklarasikannya sebagai musuh terbesar kita,” ujarnya.
Konferensi ini dihadiri sekitar 400 orang dari 38 negara dan dilaksanakan guna memberikan gambaran nyata tentang praktik korupsi, khususnya suap dalam transaksi bisnis internsional serta berbagai upaya yang sedang dilakukan berbagai negara di dunia, tambahnya lagi, untuk menekankan pentingnya pemberantasan korupsi di sektor swasta dalam menciptakan iklim bisnis yang beretika dan bebas dari korupsi.
Pihaknya menekankan “Dengan adanya gambaran tersebut, diharapkan setelah konferensi ini Indonesia dapat melakukan langkah-langkah sistematis untuk memperbaiki infrastruktur hukum sebagai bagian dari agenda pokok pemberantasan korupsi nasional. Khususnya yang menyangkut korupsi di sektor swasta serta dalam transaksi bisnis internasional.”
Selain itu, lanjutnya, kepastian hukum untuk menentang tindak korupsi, baik itu nasional maupun internasional, juga perlunya di tinjau ulang, sehingga lingkup kerjasama internasional dapat ditingkatkan.
Konferensi ini dihadiri sejumlah menteri diantaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Menhuk dan HAM Patrialis Akbar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, dan Seskab Dipo Alam. Hadir pula Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala PPATK Yunus Husein, Kapolri Timur Pradopo, Gubernur Bali Made Mangku Pastika, dan dari OECD hadir Deputi Sekjen Richard Boucher. (L3O)
Komentar