Peringatan HUT Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
IndonesiaBicara.com-Nusa Tenggara Barat, (20/03/10). Beberapa waktu yang lalu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperingati hari ulang tahunya di Komunitas Cek Bocek Selesek Reen Sury, Desa Lawin, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa. Peringatan ini memperingati berdirinya organisasi AMAN ke-11 dimana untuk skala nasional dipusatkan di Medan, Sumatera Utara.
Komunitas Cek Bocek Selesek Reen Sury merupakan komunitas adat yang sudah tergabung dengan AMAN dan dipimpin oleh Datu Sukandar Rhd. Komunitas ini hidup di kawasan perbukitan Desa Lawin dan secara historis masyarakat Selesek pernah mendiami kawasan hutan lindung Dodo yang kemudian akan diperjuangkan sebagai hutan adat seluas 20 ribu hektare.
Peringatan ulang tahun AMAN dirangkai dengan beberapa kegiatan pendukung antara lain Seminar Pengenalan Tentang AMAN, Lokakarya Pemetaan Partisipatif, dan kegiatan pendukung lainnya mulai dari tanggal 17-24 maret 2010. Ketua Panitia Jasardi Gunawan SIp mengemukakan kegiatan ini disamping dihadiri oleh pengurus wilayah NTB rencananya juga akan dihadiri Pengurus Pusat Abdon Nababan. “Kami masih menunggu konfirmasi dari Pusat dan sesuai rencana sudah siap untuk datang ke Sumbawa pada 22 Maret mendatang,” ujarnya.
Pada tanggal tersebut tim pemetaan partisipatif juga akan memberikan pembelajaran kepada warga sekitar untuk dapat melakukan pemetaan terhadap hutan adat yang dari dulu belum mendapatkan kejelasan status.
“Komunitas Adat Cek Bocek secara historis pernah mendiami wilayah Pegunungan Dodo yang saat ini ditetapkan sebagai hutan lindung,” ujar Ketua Komunitas Adat Cek Bocek Datu Sukandar Rhd.
Pada tahun 1935 Kesultanan Sumbawa mengeluarkan kebijakan untuk memindahkan pemukiman warga dari Kerajaan Selesek tersebut ke berbagai wilayah, salah satunya Komunita Cek Bocek saat ini. Sedangkan Pengurus Wilayah AMAN NTB, Lalu Satria Wangsa mengemukakan disamping kegiatan seremoni dari kegiatan ini diharapkan masyarakat mampu dan dapat memetakan wilayah adatnya.
Di masa mendatang diharapkan masyarakat memiliki nilai tawar yang lebih dalam penetapan kebijakan pemerintah, serta tidak selalu dibodohi. “Pemetaan ini bukan tanpa dasar, hasil Munas di Jabar beberapa waktu yang lalu pihak AMAN mendapat rekomendasi dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kementrian Kehutanan untuk memetakan wilayah adat,” pungkasnya. (pul)
Komentar