Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, skor rata-rata upaya pencegahan korupsi di wilayah Papua yang meliputi delapan area yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) masih rendah. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta kepada seluruh kepala daerah di Papua untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di daerahnya masing-masing.
“Terkait program pencegahan korupsi, KPK mendorong implementasi delapan fokus area yang kami petakan berdasarkan risiko korupsi dari pengalaman penanganan perkara korupsi oleh KPK maupun aparat penegak hukum lain,” kata Alex.
Lebih lanjut Alex memaparkan kedelapan area rawan korupsi tersebut, yaitu meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.
Sebelumnya KPK berhasil mengadakan pelatihan bagi perempuan-perempuan asli Papua. Ke-54 perempuan asli tanah Papua tersebut, bertekad untuk menjadikan daerahnya lebih baik, lebih maju dan bebas dari korupsi. Mereka merupakan peserta Training for Trainers (ToT) Program “Saya, Perempuan Anti Korupsi” (SPAK) yang berasal dari sejumlah daerah, antara lain Sorong, Raja Ampat, Waropen, Biak, Timika, Jayapura dan Yapen.
Pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) ini, diikuti oleh para perempuan dengan latar belakang yang beragam. Mulai dari guru, dosen, tokoh gereja, pegawai negeri, aktivis NGO, mahasiswa hingga jurnalis.
Tinggalkan Balasan