IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Pengadilan Tolak Gugatan Warga Terhadap Pemkab Mura

IndonesiaBicara-Muara Teweh, (19/02/10). Majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Kabupaten Barito Utara (Barut) menolak gugatan warga Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya (Mura) Kalimantan Tengah terhadapĀ  pemerintah kabupaten setempat.

“Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya terhadap kepemilikan tanah sehingga tidak dikabulkan permohonannya,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, Sigit Sutriono, Kamis (18/02).

Gugatan tersebut ditolak setelah majelis hakim membaca putusan pada sidang perdata yang dimohonkan Muhammad Syahrum dan keluarga selaku penggugat melalui kuasa hukumnya Eduar Manuah terhadap Pemkab Murung Raya sebagai tergugat.

Majelis hakim menilai, gugatan yang dimohon penggugat atas tanah milik almarhum orang tuanya Muhammad Tabri seluas 11.619 meter persegi sejakĀ  tahun 1976 hingga sekarang tidak dilengkapi bukti surat sah tanah atau tidak jelas.

“Selain tidak mengabulkan gugatan itu, penggugat diwajibkan membayar biaya persidangan sebesar Rp3 juta,” kata Sigit.

Dalam sidang gugatan tanah di Jalan Ahmad Yani Puruk Cahu yang kini telah ditempati Dinas Kehutanan Kabupaten Murung Raya sejak 33 tahun lalu itu, Syahrum meminta ganti rugi atas penguasaan tanah sebesar Rp 1,9 miliar.

Usai persidangan kuasa hukum penggugat, Eduar Manuah kepada wartawan mengatakan pihaknya segera melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya. “Kami segera membuat memori banding ke pengadilan tinggi,” katanya.

Menurut Eduar Manuah, putusan hakim tidak mempertimbangkan bukti dan saksi yang diajukan penggugat, padahal surat bukti berupa surat keterangan tanah (SKT) dan bukti otentik jual beli kepemilikan tanah sudah disampaikan dalam persidangan. Tidak ada satu bukti dari penggugat, kata dia, yang dijadikan pertimbangan majelis hakim. “Banyak fakta-fakta yang terabaikan, sehingga kami menilai hakim salah mempertimbangkan,” kata Eduar.

Upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat ini sudah dilakukan sejak tahun 2006 lalu, bahkan tahun 2007 disepakati rencana ganti rugi tanah itu dengan harga Rp 28.000 per meter. Namun negoisasi itu gagal hingga dibawanya kasus tersebut melalui gugatan di pengadilan.(*)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 15 + 9 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.