IndonesiaBicara-Manokwari, (06/09/11). Angka penderita HIV/AIDS yang terus meningkat di Papua Barat membuat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) terus melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah maupun non pemerintah yang ada di setiap Kabupaten dan Kota di Propinsi Papua Barat.
Yogi Marianto selaku Pengelola Program KPA Papua Barat menyatakan koordinasi dengan institusi terkait yang ada di tiap-tiap daerah diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai para penderita HIV/AIDS.
“Selain berkoordinasi, KPA juga berperan untuk menekan jumlah penderita HIV/AIDS dengan dukungan penuh dari pemerintah”, ungkap Yogi
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Propinsi Papua Barat, angka penderita HIV/AIDS di Papua Barat per 31 agustus 2010 lalu telah mencapai 2209 kasus. Jumlah tersebut terdiri dari 1219 penderita HIV dan 990 pada tingkatan AIDS. Dari 990 penderita AIDS di Papua Barat, 495 orang diantaranya telah meninggal dunia.
Yogi selanjutnya merinci, Kota Sorong menempati peringkat teratas dengan jumlah 820 kasus yang terdiri dari 387 pengidap HIV dan 433 pengidap AIDS, urutan kedua ditempati Kabupaten Manokwari dengan jumlah 613 kasus terdiri dari 404 HIV dan 209 AIDS. Kemudian disusul Kabupaten Sorong, Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Bintuni dan Sorong Selatan masing-masing 343, 215, 112, 60, 25, dan 21 kasus HIV dan AIDS.
Sementara data kasus HIV dan AIDS untuk periode tahun 2011 hingga kini belum ada data yang diterima.
“Meski angka kasus HIV/AIDS di Papua Barat cukup tinggi, namun KPA tidak bisa melaksanakan peran secara langsung di lapangan”, kata Yogi.
KPA bertugas melakukan koordinasi antar lembaga atau institusi yang terkait yang memiliki peran langsung dalam kasus tersebut. Semisal, Dinas Kesehatan dan LSM yang fokus dalam penanganan penyakit yang hingga kini belum ada obatnya ini.
Dalam waktu dekat KPA akan menggelar pertemuan kemitraan dengan KPA Kab/Kota, serta mitra yang lain dan kegiatan ini didukung penuh oleh UNICEF. Ia juga mengatakan, saat ini perhatian pemerintah daerah terutama dalam hal pendanaan masih sangat kurang. Saat ini dana yang biasa yang digunakan untuk melakukan upaya pencegahan adalah dana dari donatur luar negeri. (Aris)
Komentar