Wakil Presiden Ma’ruf Amin, menuturkan mengatakan bahwa pelaksana program pembangunan di Papua tidak seluruhnya berasal dari pemerintah pusat, tetapi melibatkan otoritas setempat yang memahami seluk beluk daerahnya. Oleh karena itu, ia menekankan agar implementaasi kebijakan-kebijakan pemerintah selaras dengan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Papua sehingga dampaknya dapat dirasakan secara menyeluruh.
“Dilakukan secara komprehensif dan sinergi mencakup seluruh sektor dan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah termasuk seluruh unsur yang ada di Papua, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda,” ujar Ma’ruf.
Selain itu, Wapres juga meminta kepada seluruh jajaran pemerintah untuk mengedepankan pendekatan yang humanis dalam pembangunan kesejahteraan di Papua.
“Saya berharap pendekatan baru yang lebih humanis ini benar-benar dapat diwujudkan dan kita ingin Papua yang aman, kondusif, sehingga program kerja pembangunan kesejateraan itu bisa segera diselesaikan,” ujar Wapres.
Menyikapi hal tersebut, peneliti isu Papua dari Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa narasi negatif yang berkembang di media massa dan media cyber belakangan ini merupakan suatu hal yang kontra produktif bagi penyelesaian konflik di Papua. Secara empiris pemerintah sudah terbukti telah meninggalkan pendekatan militeristik secara gradually dan mengedepankan pendekatan humanis dan kultura. Hal tersebut terlihat dari isi UU Otonomi Khusus Papua 2021. “narasi negatif yang berkembang di media massa dan media cyber belakangan ini merupakan suatu hal yang kontra produktif bagi penyelesaian konflik di Papua. Secara empiris pemerintah sudah terbukti telah meninggalkan pendekatan militeristik secara gradually dan mengedepankan pendekatan humanis dan kultura. Hal tersebut terlihat dari isi UU Otonomi Khusus Papua 2021”, ujar Peterson.
Tinggalkan Balasan