Indonesiabicara.com|22/02/2022- Pemerintah menetapkan kebijakan moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) sejak tahun 2014 hingga saat ini. Kendati demikian, Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua masih banyak menuai perdebatan.
Dalam pembentukan DOB baru di papua pemerintah mempertimbangkan kepentingan strategis nasional dalam rangka mengkokohkan NKRI.
RD Hans Jeharut yang menjadi bagian dari Konferensi Gereja Indonesia beranggapan bahwa dialog dengan warga Papua adalah hal yang penting. Dalam pemekaran DOB di Papua, kepentingan di lapangan menjadi hal yang penting dan warga papua juga turut menjadi bagian dari pemangku kepentingan utama dalam pemekaran DOB di Papua.
“Yang harus menjadi pamangku kepentingan utama adalah warga papua. Kepentingan di lapangan juga harus didengar. Dialog harus selalu diutamakan.” Kata RD Hans Jeharut dalam Webinar 22 Februari 2022.
Isu pemekaran DOB di Papua banyak menuai pro dan kontra. Thomas Eppe Safanpo selaku wakil bupati Asmat mengatakan dalam upaya mempercepat pembangunan dan pemerataan pelayanan publik di Papua pemekaran DOB di Papua adalah solusi yang tepat.
“Pemekaran merupakan solusi untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang ada di papua. Pemekaran juga solusi untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan pelayanan yang ada di papua.” Ungkapnya.
Berbeda dengan Thomas, Alexandro Rangga selaku SKPKC Fransiskan Papua beranggapan bahwa pemekaran DOB di Papua akan menimbulkan masalah lama dan adanya berbagai macam motif oleh elit lokal Papua dalam upaya pemekaran DOB di Papua.
“Kebijakan ini tidak mewakili aspirasi masyarakat papua. Adanya penguasaan sumber daya alam adalah motif bagi orang-orang luar seperti pendatang dan pelaku ekonomi. Pemekeran bukanlah solusi tapi akan memunculkan masalah lama ditempat yang baru seperti banyaknya migrasi pendatang baru yang menghuni daerah pemekaran baru sedangkan penduduk asli papua dipinggirkan.” Ujarnya.
Banyak aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk pembentukan DOB Papua. Anggota DPRP papua John N.R Gobay berharap aspirasi yang berkembang di mayarakat memberikan harapan bagi masyarakat Papua dan mengokohkan NKRI.
“Jika dalam motif pembangunan pemekaran bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat papua. Dengan adanya pemekaran akan memberikan harapan pembangunan bagi masyarakat papua dan mendirikan NKRI di papua.” Ujarnya.
Reporter : SAP
Tinggalkan Balasan