“Pemekaran Propinsi Guna Peradaban Papua”

Indonesiabicara.com|25/01/2022- Pemekaran wilayah merupakan suatu grand strategy Pemerintah Pusat terhadap isu Papua agar pembangunan fisik dan mental tercapai. Dengan luasnya cakupan daerah (lebih dari 4.000 hektar) yang hanya hanya dikelola oleh 2 Pemda, telah mengakibatkan sulitnya capaian sasaran pembangunan untuk dicapai. Penyebabnya karena resource yang dimiliki, khususnya SDM dan sistem pemerintahan daerah, tidak seimbang dengan permasalahan yang ada.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua adalah strategi untuk mempercepat pembangunan. Jika ada pemekaran maka akan dibangun infrastruktur, termasuk infrastruktur pemerintahan dan keamanan.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Makara Stratejik Insight, Andre Priyanto, berpendapat bahwa semua infrastruktur yang akan dibangun guna melayani rakyat ditanah Papua. Infrastruktur yang dibangun pada provinsi baru nanti seperti gedung sekolah yang representatif, sehingga anak-anak Papua bisa belajar di sana tanpa harus jauh-jauh pergi ke provinsi lain. Jika masyarakatnya rajin bersekolah maka otomatis mereka bertambah cerdas dan terjadi pembangunan di sektor sumber daya manusia. Dengan ijazah yang lebih tinggi maka akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan.

“Infrastruktur guna melayani rakyat ditanah Papua. Gedung sekolah berguna agar anak-anak Papua bisa belajar di tanpa harus pergi ke provinsi lain. Jika rajin, maka otomatis bertambah cerdas dan pembangunan SDM tercapai”, ujar Andre.

Lebih lanjut Andree menjelaskan bahwa infrastruktur seperti jembatan dan jalan raya berguna untuk mobilitas masyarakat Papua serta mempersingkat waktu tempuh. Masyarakat di Papua tidak perlu lagi melewati jalan setapak yang memakan waktu banyak. Fungsi jembatan selain memperlancar mobilitas, juga bermanfaat sebagai objek pariwisata. Contohnya adalah Jembatan Youtefa yang telah dibangun beberapa tahun lalu dan menjadi objek wisata favorit para turis. Sebagai penutup ia menyatakan bahwa kebijakan pemekaran propinsi berguna untuk membangun peradaban ditanah papua.