IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Pedagang Pasar Unit II Tulang Bawang Tolak Pembongkaran

Anggota Komisi I DPRD Propinsi Lampung yang menyempatkan diri untuk bergabung dan memberikan pengarahan kepada para pedagang Pasar Unit II Tulang Bawang, (10/11).

IndonesiaBicara-Tulang Bawang, (10/11/10). Aksi para pedagang yang menolak pembongkaran Pasar Unit II Tulang Bawang berlangsung disepanjang Jalur Lintas Timur Sumatera persis di depan Pasar Unit II. Aksi ini sempat menyebabkan kemacetan sepanjang 1 kilometer ke arah Palembang dan sebaliknya.

Massa pengunjuk rasa yang datang di lokasi Pasar Unit II membagikan selebaran kepada para pengguna jalan serta membawa spanduk, poster dan boneka yang menggambarkan Bupati Tulang Bawang, DR Abdurachman Sarbini dan Ketua DPRD Tulang Bawang, Winarti, SE.

Sekitar pukul 13.30 WIB massa menghentikan dua mobil berplat merah dengan penumpang anggota Komisi I DPRD Prov Lampung yang kebetulan dalam perjalanan meninjau lokasi bentrok perambah hutan di Mesuji.

Anggota Komisi I DPRD Propinsi Lampung yakni Sri Dahliawati dari Fraksi HANURA, Watoni Nurdin dari PDIP dan Faruk Danial dari Gerindra kemudian turun dari kendaraan dan menyempatkan diri untuk bergabung dengan massa dan memberikan pengarahan.

Di sela-sela aksi unjuk rasa Faruk Danial mengatakan bahwa tugas DPRD adalah menerima, menampung dan menindak lanjuti keluhan atau laporan masyarakat, jika ditinjau secara mendalam sebenarnya pedagang Pasar Unit II tidak menolak pembangunan pasar melainkan menolak mekanisme dan prosedur pembangunan pasar yang dinilai menyalahi aturan.

Hak Guna Bangunan (HGB) para pedagang sebelumnya telah dipelajari oleh DRPD Propinsi Lampung dan telah dilakukan klarifikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan terbukti bahwa HGB yang dimiliki para pedagang adalah sah secara hukum.

Lebih lanjut lagi, Faruk Danial mengungkapkan bahwa terdapat keanehan dalam proses tender pembangunan Pasar Unit II Tulang Bawang. Pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah saat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, seharusnya dengan persetujuan DPRD. Namun kenyataan yang ada dilapangan untuk kasus Pasar Unit II ini, kerjasama antara Pemkab dan pihak ketiga tanpa persetujuan DPRD.

Sementara itu Watoni Nurdin menghimbau kepada pedagang pasar untuk tidak melakukan aksi anarkis dan menyerahkan permasalahan pembongkaran pasar ini kepada DPRD dan Pengadilan untuk melakukan peninjauan secara akademik dan hukum.

Setelah selesai menerima aspirasi para pengunjuk rasa, anggota Komisi I DPRD Propinsi Lampung kemudian melanjutkan perjalanan dan tidak lama kemudian massa membubarkan diri.

Sampai saat ini belum ada tanda-tanda pembongkaran pasar akan dilaksanakan walaupun menurut jadwal, pembongkaran aan dilakukan pada tanggal 10 November 2010. (Aji)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 6 + 3 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.