IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Ormas Di Tangsel Diberikan Pengarahan Tentang UU 17/2003

IndonesiaBicara.com-SETU, (09/07/14). Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan, bukan justru sebaliknya malah menghambat pembangunan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Demikian diungkapkan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangsel, Salman Faris dalam kegiatan Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 tahun 2013, tentang Ormas, yang dihadiri 150 orang anggota dan pengurus Ormas se-Tangsel di Wisma Tamu Puspiptek, Senin (09/06).

“Beberapa waktu lalu Walikota Tangsel melakukan sidak diproyek pembangunan jalan, namun ditemukan ada yang mengatasnamakan ormas meminta dana kepada kontraktor, hal ini secara organisasi sangat merugikan nama baik ormas, untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya oknum ormas yang melakukan pelanggaran”, kata Salman Faris.

Sejauh ini, menurut Salman Faris, di Tangsel ormas yang terdaftar mencapai 220 organisasi, tentunya yang tidak terdaftar juga masih banyak.

“Saya berharap agar pimpinan ormas melakuan pendataan anggotanya, jika memang ada pelanggaran akan lebih mudah dalam melakukan deteksinya”, paparnya.

Dalam kesempatan yang sama Kasat Intelkam Polresta Tangerang, Kompol Eko Setiarto berharap agar ormas bisa menjalin kerjasama yang baik dengan POLRI dalam menciptakan situasi aman dan kondusif serta jangan sampai anggota ormas melakukan pelanggaran hukum.

“Ormas harus bisa menjadi pelopor pemelihara kamtibmas sehingga bisa memberikan rasa aman dan dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Anggota ormas juga berperan dalam upaya deteksi dan cegah dini terhadap aksi kriminal maupun konflik dimasyarakat”, kata Eko.

Bahkan jika dimungkinkan, tambah Eko, Ormas bisa membantu POLRI dalam pengungkapan peristiwa kejahatan.

Sementara itu, Kasi Bidang Bimbingan dan Evaluasi Ormas Dirjen Kesbangpol Kemendagri, Erni Yulianti Ningsih menjelaskan tentang Undang Undang No. 17 tahun 2013 merupakan revisi penyempurna dari UU No. 08 tahun 1985 yang disesuaikan dengan kebutuhan.

“Sehingga aturan kebebasan berserikat lebih teratur dalam Undang-undang yang terbaru.
Sangat banyak ormas di Indonesia yang terdaftar dan memiliki surat keterangan terdaftar dari pemerintah daerah atau di Dirjen Dalam Negeri, dan lebih banyak lagi adalah ormas yang tidak terdaftar. Hal ini terus berkembang dan perlu ada penataan, sehingga tidak bertententangan dengan asas dasar negara”, pungkasnya. (Rin)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 14 + 3 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.