NGO Riset: Pendekatan Kesejahteraan-Humanisme Terhadap Papua Sudah Tepat

Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa pemerintah akan mencoba melakukan pendekatan keamanan secara dialogis dan humanis di Papua. Wapres menyampaikan hal tersebut setelah memimpin rapat koordinasi terbatas terkait percepatan pembangunan Papua di Sekretariat Wakil Presiden, Rabu (15/12/2021).

Sementara itu ditempat terpisah, Panglima TNI, Andika Perkasa juga menyatakan akan menggunakan pendekatan humanis serta tidak menggunakan pendekatan militer untuk menyelesaikan persoalan konflik di Papua. Hal tersebut disampaikannya kepada anggota komisi I DPR RI setelah menggelar fit and proper test pada Sabtu (06/11/2021). Ia juga berencana menggunakan heart and mind dalam penanganan Papua.

Menyikapi kedua pernyataan tersebut, Direktur Eksekutif NGO Research -Lentera Institute, DR. (Cand) David Freddy C., mengatakan bahwa langkah problem solving yang diambil oleh pemerintahan saat ini cukup berbeda dengan sebelumnya. Pemerintah pusat beserta organ militernya telah berkomitmen untuk menggunakan pendekatan soft approach dan smart approach dibandingkan dengan pendekatan hard approach.

“Langkah problem solving pemerintah saat ini cukup berbeda dengan sebelumnya. Pemerintah pusat beserta organ militernya telah berkomitmen untuk menggunakan soft appproach dan smart approach dibandingkan dengan pendekatan hard approach”, ujar DR (Cand) David Freddy C.

David Freddy juga melihat bahwa pembangunan di Papua selama setahun belakangan juga menjadi faktor kunci keberhasilan pendekatan humanis yang akan dikedepankan oleh Pemerintah Pusat. Pendekatan kesejahteraan yang telah dilakukan selama ini akan sangat mudah bersinergis dengan pendekatan humanis yang akan dilakukan oleh organ militer dan penegakkan hukum.

“Pembangunan Papua selama setahun belakangan juga menjadi faktor kunci keberhasilan pendekatan humanis yang akan dikedepankan oleh Pemerintah. Pendekatan kesejahteraan yang telah dilakukan akan sangat mudah bersinergis dengan pendekatan humanis yang digadang oleh organ militer dan penegakkan hukum” tambahnya.