IndonesiaBicara-Pandan, (20/12/11). Perilaku Pemimpin dan Pejabat Pemkab Tapanuli tengah yang memutasi Guru dan Kepala Sekolah memprihatinkan, karena ada kebijakan yang tidak memperhatikan “Nurani dan Akal sehat”. Kebijakan terjadi pada berbagai aspek yang mengakibatkan ada “suka dan duka”.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Civil Education Society (CES) Manuntun Sinaga, Selasa di Pandan (20/11/11) kepada sejumlah wartawan.
“Unsur kepentingan yang bermuara pada Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) muncul jadi opini terbesar di kalangan masyarakat,” kata Direktur CES.
Alumni FKIP Universitas HKBP Nommensen itu menjelaskan, baru-baru ini Kabupaten Tapanuli tengah dihebohkan dengan mutasi sejumlah PNS guru dan Kepala sekolah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli tengah adalah tidak manusiawi, katanya.
“Ada guru yang diuntungkan, ada yang dirugikan, ada yang berduka ada yang bersuka, ada yang menangis ada yang senang, alasan Bupati adalah demi mutu dan kualitas.
Suami dan Istri yang sama sama guru terpaksa berjauhan, Ibu di Kecamatan A, Bapak di Kecamatan B dan anaknya sekolah di Kecamatan C, mereka harus berpisah karena mutasi SK Bupati Tapanuli Tengah, itu sama dengan menyiksa para keluarga Guru PNS yang di mutasi.
Contohnya, PNS yang dimutasi akan mengeluarkan biaya yang lebih besar, seperti transportasi di perjalanan serta kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk dapur bertambah karena tidak lagi satu kuali, disisi lain kenyamanan Bapak, Ibu dan Anak menjadi terganggu, inikan sudah tidak manusiawi lagi, tidak ada lagi rasa nyaman, jelas Manuntun Sinaga.
Direktur CES menambahkan, jika hal ini tidak diantisipasi maka akan menimbulkan keresahan masyarakat, yang bermuara tidak percaya kepada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, perubahan yang diharapkan masyarakat adalah perubahan yang lebih baik, bukan perubahan mencari cara balas dendam, kata Manuntun Sinaga mengakhiri. (*)
Komentar