Petugas keamanan menahan pintu gerbang Kantor DPRD Morotai dari dorongan massa pengunjuk rasa.
IndonesiaBicara-Morotai, (10/08/11). Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Morotai (Somoro) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Morotai.
Aksi yang dilakukan kali ini membawa tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) karena telah mencederai demokrasi dan hak rakyat Kepulauan Morotai.
KPUD Kepulauan Morotai sebagai lembaga independen yang di amanatkan oleh negara dan rakyat dalam setiap kompetisi demokrasi di setiap daaerah maupun di Kabupaten Kepulauan Morotai lebih berwenang dalam pengambilan keputusan daripada MK.
Nurhamdani Sulaitombi mewakili para pengunjuk rasa selanjutnya membacakan pernyataan sikap diantaranya, bahwa keputusan KPUD Kabupaten Kepulauan Morotai adalah keputusan rakyat Kepulauan Morotai dan pemilihan Bupati bukanlah di tentukan oleh sembilan hakim MK tetapi di tentukan oleh rakyat.
Disela-sela aksi, pengunjuk rasa kemudian berdialog dengan Ketua Komisi A DPRD Zainal Karim yang mengatakan bahwa akan menyampaikan aspirasinya para pengunjuk rasa.
“Proses Pemilukada saat ini sudah selesai dan telah ditetapkan. Gubernur Maluku Utara pun telah membawa hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri dan siapapun orangnya dialah Bupati Morotai,” ungkap Zainal Karim. (Ag)
Komentar