IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Massa Deras-Sultra Datangi Kejati dan PT Sultra

Massa tuntut penuntasan kasus indikasi korupsi yang dilakukan oleh Andi Haikal Atikurahman.

IndonesiaBicara-Kendari, (07/04/10). Puluhan masa yang mengatasnamakan dirinya Dewan Amanat Rakyat Sulawesi Tenggara (Deras–Sultra), menyuarakan aspirasinya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultradan Pengadilan Tinggi (PT) Sultra atas ketidaktegasan pihak Pengadilan Negari (PN) Bau-Bau dalam penanganan kasus indikasi korupsi yang dilakukan oleh Andi Haikal Atikurahman sebesar Rp5,1 milyar.

Mereka meminta kepada Kepala Kejati Sultra untuk mengusut dugaan mafia kasus (markus) yang dilakukan oleh oknum penegak supremasi hukum dalam penanganan kasus korupsi Haikal dan meminta kepada Kepala Kejati Sultra untuk memeriksa Tim Dokter atas kebenaran hasil rekomendasi kondisi kesehatan Haikal yang selalu mangkir dari persidangan dan disinyalir terdapat sebuah konspirasi yang untuk menunda-nunda persidangan.

Arwah dan Almunawir selaku Koordinator Lapangan pengunjuk rasa dalam orasinya menyatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum dan kalimat yang tercantum dalam konstitusi UUD 1945 tersebut selalu dijadikan landasan dan arah dalam menegakkan reformasi hukum yang ada di Negeri ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai warga Negara Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai dan kaidah hukum yang berlaku, sehingga dapat terwujud suatu keadilan di Negeri ini.

“Sudah menjadi suatu keharusan bahwa setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum sehingga setiap orang yang melanggar hukum dijatuhi sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Namun ironis, realitas penegakkan supremasi hukum yang ada di Sultra hari ini dan sekaligus menjadi tamparan wajah hukum di negeri ini. Terdapat ketidaktegasan pihak PN Bau-Bau dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Haikal sebesar Rp5,1 Milyar,” ungkap Arwah.

“Bahkan Haikal sengaja melecehkan pihak PN Bau-Bau dengan tidak menghadiri persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sampai hari ini terhitung sudah lima kali agenda sidang tersebut. Hal ini menggambarkan ada indikasi markus yang melibatkan orang-orang yang ada di ruang lingkup penegakkan supremasi hukum,” terang Almunawir.

Sementara itu di PT Sultra, massa Deras-Sultra mendesak kepada Ketua PT Sultra untuk mencabut surat perpanjangan tahanan kota Haikal dan mendesak kepada Ketua PT Sultra untuk memerintahkan Ketua PN Bau-Bau untuk menahan kembali saudara Haikal mengingat instruksi Mahkamah Agung RI bahwa untuk tersangka kasus korupsi tidak bisa diberikan penangguhan penahanan/pengalihan status tahanan karena kasus korupsi merupakan kategori kejahatan yang luar biasa, demi lancarnya proses persidangan.

Massa yang tiba sejak pukul 10.15 Wita menyatakan sikap tegas ke pihak Kejati Sultra dan PT Sultra, apabila tuntutan ini tidak terpenuhi dalam waktu 2 x 24 jam, maka massa akan melakukan langkah-langkah hukum lain untuk memberikan pressure terhadap persoalan tersebut.

Dalam aksinya di Kejati Sultra, massa diterima oleh Kasisospol Kejati Sultra, Tende, SH  yang mengatakan bahwa kasus tersebut sudah dilimpahkan ke PN Bau-Bau, jadi saat ini bukanlah kewenangan bagi Kejati  Sultra. Setelah mendengar penjelasan dari pihak Kejati Sultra , massa langsung bergerak ke PT Sultra.

Selanjutnya di PT Sultra, massa diterima oleh Humas Pengadilan Tinggi Sultra, Arif Supratman, SH, MH. Dalam penjelasannya Arif  mengatakan bahwa pimpinan PT Sultra saat ini sedang cuti, dan selaku pengawas untuk PN Bau-Bau pada tanggal 9-11 Maret 2010 lalu, dirinya telah melakukan pemeriksaan terhadap kasus Haikal. Hasilnya, yaitu pada tanggal 3 Maret 2010 saat agenda tuntutan terhadap terdakwa, jaksa belum siap dengan tuntutannya, sehingga ditunda sampai tanggal 10 Maret 2010, namun hal itu juga tertunda kembali karena jaksa belum siap mengajukan tuntutannya.

“Jadi sama sekali tidak ada indikasi PN Bau-Bau menghambat masalah ini, PN Bau-Bau sudah kami peringatkan, dengan tetap mengacu pada undang-undang. Namun apabila dari  kalian mempunyai data terkait adanya markus tolong sampaikan kepada kami dan akan kami tindaklanjuti,” tegas Arif. (KmK)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 7 + 5 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.