IndonesiaBicara–Jakarta, 3 Agustus 2009. Kabinet SBY–Boediono harus direformasi birokrasinya agar bisa berjalan dengan baik, demikian yang dikatakan Maruarar Sirait, (Ketua DPP PDIP) di gedung DPR RI Jakarta Pusat ketika diminta tanggapannya terhadap kinerja birokrasi pemerintahan SBY disela-sela rapat paripurna Pengantar Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2010.
Maruarar menjelaskan bahwa “Ada dua lembaga kementerian yang harus direformasi dalam kabinet SBY-Boediono, agar reformasi birokrasi bisa berjalan dengan baik. Dua lembaga kementerian yang harus direformasi itu adalah ESDM dan BUMN yang merupakan lembaga keuangan dan ekonomi Negara”.
Ketika ditanyakan lembaga apa saja yang harus direformasi, Maruarar mengatakan “Saya pikir dua lembaga kementerian harus direformasi setelah kementerian di bidang keuangan adalah Kementerian ESDM dan BUMN karena ini yang mengelola keuangan dan ekonomi negara.
Bila kedua lembaga kementerian ini perbaiki maka ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi. Hal ini sudah dicontohkan oleh kementerian bidang keuangan yang dapat memperbaiki dibidang pajak dan bea cukai ada perbaikan”, lanjut Maruarar.
Sebagai oposisi kita juga melihat mana yang baik maka diberikan apresiasi, seperti reformasi dibidang keuangan terutama pajak dan bea cukai cukup baik. Kita berharap itu bisa diteruskan di ESDM dan BUMN, dengan mereformasi ESDM dan BUMN maka penerimaan pajak dari BUMN akan menjadi suatu langkah yang strategis bagi pemerintah. Selain itu, pegelolaan migas cost recovery juga harus betul-betul dibagian yang transparan dan sinergi menjadi SDM, pungkasnya. (pri)
Komentar