IndonesiaBicara.com-Tangerang Selatan, (16/02/12). Sekitar 30 orang mahasiswa yang berasal dari gabungan 3 elemen Mahasiswa yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pamulang, Ikatan Pemuda Kranggan (IKP) dan Gerakan Mahasiswa (Gema) Kosgoro, Kamis (16/02) menggelar aksi unjukrasa di Depan Kantor Dinas Kesehatan, Komplek Perkantoran Witanaharja, Kota Tangerang Selatan.
Dalam aksi ini mahasiswa menuntut agar Pemkot Tangsel bertanggung jawab atas penyedian fasilitas pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau kepada masyarakat termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu.
“Pelayanan kesehatan hak konstitusional setiap Warga Negara dan dalam faktanya, anggaran tahun 2011 di Kota Tangsel masih dibawah 10% hal ini sangat bertentangan dengan UU Kesehatan dan rendahnya kualitas pelayanan di tingkat Puskesmas yang hanya 5 jam (08.00 -13.00 WIB-red) seperti di Puskesmas Bhakti Jaya – Setu, serta masih adanya praktek pungli di Puskesmas Kranggan – Setu terhadap pasien Jamkesmas”, kata Kristianto dari HMI Pamulang dalam orasinya.
Pengunjuk rasa meminta agar Pemkot Tangsel diminta konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat bukan dengan kampanye melainkan mengalokasikan minimum anggaran sesuai perundangan.
“Dinkes agar memberi sanksi yang tegas serta menegakkan disiplin karena rendahnya kualitas pelayanan ditingkat Puskesmas, dan segera mempercepat pengoperasian RSUD Kota Tangsel. Dinkes juga diharapkan memberikan sanksi yang tegas kepada Puskesmas Kranggan yang telah melakukan Pungli”, kata Wahyudin dari IKP.
Mahasiswa juga menuntut agar Dinkes lebih terbuka dan transparan dalam menjalankan kewajibannya termasuk dalam menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksan Keuangan (LHP-BPK) tahun 2010 yang terindikasi Korupsi senilai Rp. 231.580.609.
Selain melakukan orasi pengunjukrasa juga membawa poster yang berisi tulisan, usut tuntas dugaan korupsi Dinkes Tangsel sekitar 231 juta rupiah, copot Kepala Puskesmas Kranggan dan spanduk yang bertuliskan Anggaran Dinkes agar dialokasikan 10 persen sesuai UU Kesehatan.
Kadinkes Kota Tangsel, Dadang M.Epid tidak ada di Kantor karena sedang dinas luar mendampingi Walikota Tangsel.
Dalam aksi ini mahasiswa sempat saling dorong dengan Polisi dan melempar telur ke Satpol PP serta melakukan pembakaran ban bekas, karena tidak diperbolehkan masuk ke Kantor Dinkes Tangsel. Setelah puas melakukan orasi mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.
Sementara itu ditempat terpisah, Kadinkes Tangsel, Dadang M.Epid mengaku bahwa dirinya siang tadi menghadiri Musrenbang sehingga tidak bisa menemui mahasiswa. Menurut Dadang, dirinya akan menindak tegas terhadap oknum yang melakukan pungli di Puskesmas.
“Kalau ada bukti silahkan dilaporkan, maka nanti saya akan tindak tegas pelaku pungli di Puskesmas”, kata Dadang.
Terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksan Keuangan (LHP-BPK) tahun 2010 dan temuan senilai Rp. 231.580.609, Dadang mengaku Dinkes Tangsel sudah mengembalikannya ke Kas Negara.
“Sesuai aturan, kami sudah mengembalikannya kepada Kas Negara, kalau belum dikembalikan mana mungkin Tangsel dapat WTP dari BPK (Wajar Tanpa Pengecualian-red)”, jelasnya. (rintho)
apabila kepala dinas Kesehatan memang sedang dinas mendampingi walikota, lalu kenapa kepala dinas dapat menemui pengurus HMI Badko JABOTABEKA-Banten dan Pengurus HMI Cabang Ciputat di rumah makan situ gintung sore nanti pasca Aksi dari HMI Komisariat Pamulang di dinas kesehatan? (berdasarkan beberapa media cetak lokal Tangsel)
serta jikalau memang sudah disetorkan ke kas daerah
beliau seharusnya mampu menunjukkan bukti penyetoran tersebut kepada masyarakat (tidak menghindari pendemo)…
karena predikat WTP bukanlah suatu patokan bahwa pemerintah kota Tangsel bebas dari korupsi, karena hanya berdasarkan penilaian dari penyusunan laporan APBD, bukan dari tepat/tidaknya penggunaan APBD yang tepat sasaran..
Terimakasih.!