IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

LKKP Sultra Tolak Diskriminasi Penerimaan CPNS

IndonesiaBicara-Kendari, (03/12/10). Menjelang seleksi CPNS di lingkungan Propinsi Sulawesi Tenggara pada hari Minggu nanti, riak-riak kecil mulai muncul di BKD Sultra. Puluhan massa yang menamakan diri Lembaga Kontrol Kebijakan Publik (LKKP) Sultra mempersoalkan ijazah alumni AMIK Milan Dharma yang ditolak pada proses administrasi seleksi CPNS. LKKP minta agar Kepala BKD Buton Utara (Butur) diberhentikan dari jabatannya. Menurut para salah seorang pengunjuk rasa, BKD Butur melakukan diskriminasi dengan  menolak ijazah alumni AMIK Milan Dharma. Padahal AMIK Milan Dharma telah teregistrasi dan memiliki izin operasional.

“Ini adalah bentuk kebodohan dari BKD Butur. BKD Propinsi Sultra juga harus ikut bertanggung jawab karena putusan itu datang dari tingkat Provinsi lalu ke Kabupaten,” terang Harjono, salah seorang aksi unjuk rasa.

Sebelumnya demonstran memaksa untuk bertemu Kepala BKD, Tony Herbiansyah. Massa yang awalnya hanya melakukan orasi, berhasil untuk berdialog dengan salah seorang Staf BKD. Akan tetapi karena isu yang mereka bawa dianggap serius, massa bersikukuh untuk berbicara langsung dengan Tony. Tapi hal itu ditolak Staf BKD dengan alasan Kepala BKD sedang tidak ada di tempat.

Massa yang tidak yakin dengan hal tersebut terus memaksa untuk masuk untuk melakukan sweeping, permintaan tersebut tetap ditolak. Setelah beberapa lama, akhirnya Staf BKD mengizinkan perwakilan massa untuk masuk, tetapi peserta unjuk rasa menolak ajakan tersebut.

“Ada apa ini? Tadinya dilarang sekarang diizinkan. Jangan-jangan Kepala BKD sudah disembunyikan. Itu lari dari tanggung jawab namanya,” ujar Harjono.

Kabid Dokumentasi dan Informasi BKD Sultra, La Faasa, dalam penjelasannya menyampaikan bahwa kewenangan penerimaan CPNSD di Kabupaten/Kota adalah kewenangan Pemkab/Kota masing-masing.

Sementara itu, Kabid Mutasi dan Pengadaan Pegawai BKD Sultra, Murtini mengakui bahwa permintaan pergantian kepala BKD Kabupaten berada di luar wewenang BKD Sultra.

“Inikan otonomi, itu tanggung jawab Bupati untuk melakukan evaluasi terhadap dinasnya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan BKD Sultra,” katanya. (KmK)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Berapa jumlah 10 + 4 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.