IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

LIRA Banten : Anggota Dewan Jangan Embargo Hak Rakyat Tangsel

IndonesiaBicara.com-SERPONG (06/10/2015). Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2015 saat ini tertunda. Pasalnya ada sejumlah anggota DPRD Tangsel yang Walkout sehingga pembahasan tidak menemui titik temu.

Hal ini disesalkan oleh  Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Banten dalan konfrensi Persnya di Kantor Sekretariat Badan Peneliti Independen (BPI), Jl Mawar Victor, Serpong, Kota Tangsel.

Hadir dalam kesempatan tersebut petinggi LIRA dan juga BPI yang menyoroti mandeknya pembahasan APBD-P 2015 tersebut.

Dalam Konpers yang mengangkat tema “Hak Rakyat Di Embargo Sekelompok Anggota DPRD Tangsel Karena Pembahasan APBD Perubahan Tangsel Kandas di Tengah Jalan” ini, Gubernur LIRA Banten Giuseppe Kapoyos  menuturkan bahwa proses pembangunan di Kota Tangsel tidak boleh terhenti tanpa alasan yang jelas, karenanya pembangunan disegala bidang harus tetap berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berdasarkan kebutuhan masyarakat sebagai obyek pembangunan.

“Kemajuan dan keberhasilan atau daerah diukur dari sisi percepatan pembangunannya yang berorientasi pada aspek kepentingan masyarakat banyak”, kata Kapoyos

Hal ini menurutnya, tidak sejalan ketika anggota Badan Anggaran DPRD Tangsel menggelar rapat pembahasan APBD-P 2015. Dimana dalam rapat pembahasan tersebut terjadi kemacetan (deadlock) karena ulah anggota dewan yang walk out.
“Anggota Dewan yang walkout secara politis bersebrangan dengan Walikota dan Wakil Walikota Tangsel sebagai petahana. Jika dugaan itu benar maka disayangkan bagi masyarakat Kota Tangsel yang sedang menggalakan proses pembangunan disegala bidang.”, ucapnya lagi.

Hal ini dibenarkan oleh Sekda LIRA Banten Suhalimi Ismedi, menurutnya aksi walkout yang dilakukan oleh sebagian anggota dewan saat melakukan pembahasan APBD-P 2015 merupakan hal yang tidak profesional karena mencampur adukan antara urusan politik dengan kepentingan masyarakat Tangsel umumnya.

“Akibatnya adalah proses percepatan pembangunan Kota Tangsel secara keseluruhan menjadi terhambat diantaranya pembangunan pendidikan, kesehatan dan pembangunan yang berbasis sosial kemasyarakatan. Selain itu juga terhambatnya gaji ribuan tenaga honorer yang tersebar di wilayah Tangsel serta kegiatan ditingkat SKPD dan badan menjadi terhambat”, jelas Ismedi

Untuk itu pihaknya menghimbau kepada Anggota Dewan yang melakukan Walkout untuk bisa membuka diri dan mengedepankan kepentingan masyarakat kota Tangsel.

“Anggota Dewan juga harus mengenyampingkan ego pribadi dan ego sektoral. Untuk itu perlu dilakukan komunikasi yang baik antara eksekutif dengan legislatif dengan cara musyawarah mufakat tanpa mengurangi bobot dan substansi materi pembahasan demi percepatan pembangunan”, ungkapnya.

LIRA Banten mengultimatum apabila dalam waktu dekat ini tidak ada perkembangan dan tanggapan dari anggota dewan yang walkout maka LIRA akan mendatangi Kantor DPRD Tangsel untuk melakukan aksi besar-besaran meminta pertanggungjawaban anggota dewan yang sudah mengembargo hak pembangunan masyarakat Tangsel. 

“Jika tidak ada tanggapan maka LIRA bersama masyarakat akan berdemo di Kantor DPRD Tangsel”, tutupnya. (Rin)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 8 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.