IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Lima Fraksi DPRD Lambar Soroti APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011

IndonesiaBicara-Lampung Barat (19/09/2011). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar), gelar sidang paripurna, Lima fraksi DPRD soroti Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2011.

Fraksi Demokrat, menyoroti beberapa masalah yang  kerap terjadi dalam pembahasan APBD perubahan. Pada saat Musren Kabupaten dan dalam PPAS sudah terdapat prioritas anggaran, setiap anggaran dalam APBD tidak semua akan bisa diakomodir  dalam APBD dikarenakan terkendala dana.

Namun dalam perubahan APBD sering terjadi prioritas yang tidak diakomodir tersebut tidak tersentuh dalam APBDP malah terjadi sebaliknya yang tidak menjadi prioritas malah muncul dalam APBD perubahan.

Ulul Azmi anggota Fraksi Demokrat mengatakan, dalam setiap rapat pembahasan, baik APBD maupun APBDP selalu di sibukkan oleh hasil Musren Kabupaten, hasil reses dewan, namun lagi-lagi terkendala dana sehingga kegiatan-kegiatan yang telah disusun banyak yang tidak diakomodir, kalau sudah begini yang terjadi akhirnya pecah perang kepentingan untuk saling mempertahankan program kegiatan dan hasilnya dapat dipastikan tidak akan baik.

Ulul juga mengatakan, bantuan pelaksanaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang terdapat anggaran honorarium tenaga professional THLTB penyuluh pertanian yang diduga tidak memiliki dasar yang kuat karena bertentangan dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2006 tentang tenaga honorer.

Dia juga mempertanyakan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan. Karena terdapat kegiatan pendukung oprasional pabrik es yang diduga fiktif pasalnya, sampai saat ini belum diketahui keberadaan pabrik es dimaksud. Bahkan, pabrik es tersebut juga belum diketahui siapa pemiliknya apakah milik Pemda Lambar atau milik swasta.

Terkait tambang emas yang berada di Kecamatan Suoh, Fraksi Demokrat juga meminta pemerintah daerah tegas dalam penyelesaian sengketa tapal batas dengan kabupaten tetangga seperti dengan Kabupaten Tanggamus. Sebab, dua wilayah tambang emas yang berada di Kecamatan Suoh kini sudah beroprasi bahkan sudah dibangun jalan oleh Kabupaten tetangga.

“Apakah Suoh sudah menjadi Kabupaten Tanggamus,” terang Ulul.

Fraksi Demokrat menghimbau satuan kerja yang menyelenggarakan kegiatan tentang pelayanan kepada masyarakat, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Catatan Sipil dan Rumah Sakit agar dapat mensosialisasikan program-program yang menjadi unggulan Lambar. Sehingga program tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,  bukan hanya slogan yang selama ini dibicarakan.

“Bila ada oknum atau pegawai memperoleh keuntungan dengan adanya program-program ini agar dapat ditindak tegas,” tandasnya.

Sementara, Kuswanto dari Fraksi Lambar Bersatu juga mempertanyakan kegiatan pemeliharaan median jalan mulai dari pasar Liwa–Kelurahan Way Mengaku yang dilaksanakan oleh BPLHKP. Karena berdasarkan pantauan Fraksi Lambar Bersatu bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Juli 2011 tersebut hingga saat ini belum selesai.

“Apakah kegiatan tersebut dianggarkan di APBD tahun 2011, atau hanya kegiatan swadaya, bila dianggarkan pada APBD mengapa kegiatan dimaksud tidak di selesaikan,” jelasnya.  (Eko)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 15 + 7 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.