IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Kontras : “Pelanggar HAM Tidak Boleh Jadi Presiden”

IndonesiaBicara.com-PAMULANG (24/04/14). Pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 mendatang diharapkan oleh Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), agar KPU bisa menfilter atau mereview syarat umum dan syarat khusus para capres. Hal ini terungkap dalam diskusi di Saung Kampus Univ. Pamulang Jl Witanaharja Pamulang.

Diskusi ini mengangkat tema “Meninjau wacana proses penegakan demokrasi dan HAM dalam momen Pilpres 2014” dengan menghadirkan dua pembicara yaitu Daud Beureuh dari Perwakilan Kontras) dan Zeli Ariane dari Politik Rakyat.

Menurut Daud Beureuh harus ada ukuran dan syarat yang jelas, jangan sampai para pelanggar HAM dengan mudah melenggang ke dalam bursa pencapresan.

“Konstruksi yang dibangun dalam UU Pemilu, hanya sebatas syarat yang bersifat administratif, tidak ada bedanya syarat umum dengan syarat khusus, kita punya pengalaman buruk pada politik hukum”, paparnya.

Kontras juga mendorong para capres untuk visi dan misi yang jelas untuk menuntaskan pelanggaran-pelanggaran HAM baik yang terjadi masa lalu hingga sekarang, minimal hasil pilpres nanti memiliki pemimpin yang berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan HAM.

“Sudah seharusnya kita mengkampanyekan pemimpin yang bersih dari pelanggaran HAM, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Langkah mahasiswa untuk berperan dalam menentukan pemimpin masa depan,
Mahasiswa harus menggandeng komponen lembaga negara yang menentukan pemimpin masa depan”, katanya

Mahasiswa menurut Daud, harus menyamakan paradigma berpikir untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya dengan berdiskusi kita mampu mengembangkan wacana kekinian dan mencari solusi bersama dalam menghadapi berbagai persoalan.

“Menyampaikan aspirasi tidak melulu dengan ricuh, yang terpenting adalah pesan itu tersampaikan”, jelas Daud

Sementara itu Zeli Ariane dari Politik Rakyat, mengatakan bahwa pada Pemilu Legislatif tahun ini terjadi kampanye yang amat buruk, banyak partai tidak efisien berkampanye karena biaya politik semakin mahal, dan tidak ada perbedaan yang jelas antara partai satu dengan partai yang lainnya.

“Pada dasarnya demokrasi bukanlah tujuan melainkan alat, kesejahteraan dan demokrasi harus berjalan seiring. Kenapa demokrasi hari ini tidak berjalan seiring dengan kesejahteraan rakyat karena demokrasi hanya terlihat di permukaan saja, tapi dibalik itu semua demokrasi di Indonesia masih didominasi oleh kekuatan lama yang tujuannya hanya untuk menyejahterakan kelompoknya”, papar Zeli

Zeli mengajak mahasiswa agar bekerja untuk memperjuangkan nilai kemanusiaan, karena tidak akan pernah bisa dilakukan dengan sendiri.

“Kita harus membangun jaringan untuk menyamakan persepsi tentang kemanusiaan”, pungkasnya. (Rif/Rin)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 3 + 14 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.