IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Konflik Di Papua Akibat Ketidakadilan Terhadap Warga Asli Papua

IndonesiaBicara-Surabaya, (27/10/11). Konflik yang terjadi di Papua tidak disebabkan satu kasus saja, tetapi merupakan akumulasi kasus-kasus di masa lalu. Selama ini masyarakat Papua dinilai tidak diperlakukan secara adil, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun masyarakat asli Papua merasa terjajah di tanahnya sendiri. Demikian diungkapkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Moch Fauzie Said, Rabu (26/10).

Otonomi Khusus yang diberikan kepada Papua merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua, namun pemerintah juga perlu transparan terkait kontrak perjanjian pengelolaan sumber daya alam dengan PT Freeport. Pemerintah juga perlu menciptakan kondisi masyarakat asli Papua agar tidak merasa terjajah melalui dialog dan peningkatan kesejahteraan di Papua, serta membentuk tim riset independen bekerjasama dengan universitas untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di Papua.

Penyelesaian melalui kekuatan militer bukan yang utama dalam meyelesaikan permasalahan di Papua, karena walaupun pemerintah memerlukanĀ  kewibawaan, namun tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Pemerintah harus dapat mengayomi agar masyarakat Papua merasa sejahtera dan tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI.

Sementara itu, Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma, Yohanes berpendapat, konflik yang terjadi di Papua merupakan hal yang wajar, akibat adanya pemahaman masyarakat Papua terkait diskriminasi pembangunan yang lebih difokuskan di Pulau Jawa. Selain itu, disebabkan adanya liberalisasi yang terjadi di berbagai sektor, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.

PT Freeport yang mendapatkan keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam di Papua dinilai tidak sebanding dengan yang didapat masyarakat Papua. Adanya intervensi Amerika Serikat dalam setiap kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia di Papua dianggap omong kosong, karena masyarakat Papua yang melakukan pendulangan emas secara konvensional disekitar PT Freeport selalu mendapat tindakan kekerasan dari pihak PT Freeport yang merupakan kepentingan dari Amerika Serikat.

Sejumlah kasus di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh kesenjangan ekonomi. Otonomi khusus yang diberikan terhadap Papua belum dapat menyelesaikan konflik di Papua. Untuk itu, Indonesia harus mandiri secara ekonomi dan berdaulat secara politik, tanpa intervensi pihak asing sebagai dasar untuk menyelesaikan sejumlah konflik di Indonesia. (AK)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Berapa jumlah 4 + 10 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.