IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Komunitas Soedirman 30 Tuntut DPRD Untuk Tuntaskan Indikasi Korupsi

IndonesiaBicara-Serang, (12/07/10). Kantor DPRD Propinsi Banten kembali digoyang oleh aksi unjuk rasa. Kali ini puluhan massa yang tergabung dengan dalam Komunitas Soedirman 30 IAIN Sultan Maulana Hasanudin menuntut peran serta DPRD terkait indikasi korupsi senilai Rp 13 milyar.

Nedi Ondong, selaku koordinator peserta unjuk rasa mengemukakan DPRD semestinya lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku eksekutif di jajaran Pemprop Banten. DPRD tidak boleh berada dibawah tekanan pihak Pemprop Banten.

Saat ini DPRD Banten selaku unsur legislatif dalam pemerintahan diberikan kewajiban untuk membahas temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya indikasi korupsi senilai Rp 13 Milyar. “Jelas dana tersebut tidak sedikit ketika melihat kondisi kehidupan rakyat Banten yang masih banyak dibawah garis kemiskinan,” tutur Nedi.

Perlu disadari bahwa unsur legislatif dan eksekutif berbeda fungsi didalam menjalankan tugasnya. Legislatif harus selalu mengontrol kegiatan-kegiatan eksekutif dalam tataran pelaksanaan pembangunan untuk kemajuan Propinsi Banten.

Komunitas Soedirman 30 menuntut dengan tegas kepada DPRD Banten agar mengusut tuntas indikasi korupsi tersebut sampai ke meja hijau. DPRD Banten juga dituntut untuk bekerja sesuai dengan fungsinya dalam menyelesaikan temuan BPK tersebut.

Nedi juga mengungkapkan bahwa Ketua DPRD Banten harus bersikap independen dan jangan menjadi alat bagi pihak eksekutif untuk menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK. (Aditya)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 8 + 14 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.