IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Komisi XI Tetap Perjuangkan Saham PT NNT Untuk Pemerintah Daerah

IndonesiaBicara.com–Mataram, (20/04/11). Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan belum membuat keputusan siapa yang akan diberikan kesempatan membeli sisa saham 7 persen milik PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), apakah kepada Pemerintah Pusat ataukah kepada pemerintah daerah.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hari Azhar Aziz mewakili komisinya menyatakan tetap sepakat mendukung divestasi sisa saham 7 persen itu diberikan ke Pemerintah Daerah NTB. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara pada kegiatan Lokakarya Kinerja Ekonomi NTB, di Gedung Graha Bhakti Paraja Kantor Gubernur, Rabu (20/04).

Menurutnya, pemberian hak kepada Pemerintah Daerah dalam divestasi saham tersebut sangatlah wajar. Pasalnya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah dari hasil pengelolaan tambang untuk kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi, ketidak jelasan persoalan divestasi sudah menjadi masalah serius di bawah.

”Kami tetap pada komitmen awal akan memperjuangkan agar divestasi saham 7 persen diberikan ke Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Dikatakannya, sebelunya Komisi XI DPR-RI juga pernah membuat kesepakatan dengan Pemerintah Daerah pada saat kegiatan kunjungan kerja beberapa waktu lalu, dimana kesepakatan itu memberikan warna baru dikancah persaingan perebutan pembelian sisa saham antara Pemerintah Daerah NTB dengan Pemerintah Pusat yang juga tetap ngotot ingin mendapatkan sisa saham tersebut.

Isi kesepakatan dimuat dalam 3 poin diantaranya berisi, satu Pemerintah Propinsi, Pemkab dan masyarakat NTB tetap meminta kepada Pemerintah Pusat agar divestasi saham 7 persen menjadi bagian daerah.

Kedua, Komisi VII dan XI DPR-RI mendukung dan mengapresiasi Pemprop, Pemkab/Kota se-NTB agar divestasi saham diberikan sepenuhnya ke Pemerintah Daerah.

Ketiga, meminta agar pemerintah pusat cq. Menteri ESDM sebagai pemegang kuasa pertambangan untuk  memperpanjang batas waktu pembelian saham dari tanggal 18 April sampai dengan seluruh proses divestasi dapat diselesaikan.

Ditegaskannya, Menteri Keuangan tidak akan bisa mengeluarkan keputusan siapa yang akan diberikan kesempatan membeli sisa saham, sebelum ada persetujuan dari Komisi XI. Oleh karena itu, ia berjanji akan tetap memperjuangkan agar sisa saham 7 persen itu diberikan ke daerah.

“Pemerintah daerah tidak hanya diberdayakan secara politik tapi juga secara fikcal,” tegasnya.

Dia menambahkan, perjuangan para politisi di Komisi XI memperjuangkan divestasi agar jatuh ke daerah sangatlah mudah dan tidak akan ada aral yang melintang. (*)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 4 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.