Rakor Perdana DPRD Komisi II Kabupaten Lombok Utara.
IndonesiaBicara-Lombok Utara, (16/02/10). Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (15/02), menggelar Rapat Koordinasi terkait dengan sektor yang menjadi bagian kerja Komisi ini, antara lain Dinas Perhubkominfopar, Dinas Kehutanan Pertanian Perkebunan dan Kelautan (DKPPK), Dispenda, dan Dinas Perindustian Perdagangan Koperasi dan UKM.
Rapat dibuka langsung oleh pimpinan dewan Burhan M Nur dan dihadiri seluruh anggota Komisi II yang dipimpin Zarkasi, SAg, sedangkan dari sektor terkait hadir antara lain Ketua Dispenda R Nurjati, Kadinas Perindag Drs H Kholidi H Halili dan Rusdianto mewakili Kadinas DKPPK.
Pimpinan dewan dalam sambutannya mengemukakan pertemuan ini merupakan silaturahmi antara legislatif dengan mitra kerja di eksekutif. “Kerjasama dan komunikasi harus kita mulai sejak sekarang karena kita akan menjadi mitra selama 5 tahun mendatang, serta dalam upaya membangun KLU, kita harus cepat sesuai motto Bupati, berlari sambil pasang celana,” ujarnya.
Ketua Komisi II Zarkasi, S Ag mengemukakan pertemuan ini merupakan silaturahmi komisi yang membidangi keuangan dan ekonomi dan rencana strategis pembangunan KLU di masa mendatang. Pihaknya juga menegaskan banyak kekeliruan dalam permintaan anggaran, hendaknya dalam permintaan anggaran harus ada disposisi dari pembuat kebijakan dalam hal ini DPRD. “Kita bertugas mengelola daerah dan berujung pada Negara, jika sudah tahu mekanisme salah maka jangan diulangi,” tegasnya.
Sementara dari Dispenda membahas pendapatan daerah yang selama ini dikelola oleh dinas ini. Melalui Kadinas Pendapatan Daerah, R Nurjati terungkap pendapatan target PAD 2010 mendatang sebesar Rp 10 miliar naik dari tahun 2009 yang hanya berjumlah Rp 6,7 milyar. “Kami berupaya untuk berkoordinasi dengan dinas terkait yang mengelola pajak daerah dan retribusi untuk meningkatkan PAD dan kami optimis bisa melampaui target tersebut,” ujarnya.
Sedangkan Dinas Perindagkop dan UKM Drs H Kholidi H Halili menekankan pada pembangunan kembali perkoperasian di KLU. “Di KLU terdapat 82 koperasi namun 22 diantaranya mati suri dan nanti kita mencoba membuat koperasi lebih maju bukan mengejar kuantitas tapi kualitas,” tambahnya.
Dibeberapa kabupaten yang sudah maju jumlah koperasi bahkan bisa mencapai 200 unit, namun pihaknya berupaya mengejar kualitas terlebih dahulu. “Anggaran 2010 mendatang kami berupaya untuk mengadakan kembali pelatihan untuk koperasi,” ungkapnya.
Sedangkan dari Dinas Kominfo mengungkapkan perlu adanya masterplan yang jelas tentang pembangunan tower BTS, yang tentunya nanti akan menjadi PAD daerah. Pihaknya juga menyinggung tentang rencana
pembangunan rumah pintar yang berada di Sokong. Di masa depan rumah pintar akan dilengkapi sarana internet yang bisa digunakan oleh pelajar dan masyarakat umum dan menjadi percontohan di Indonesia.
Sedangkan Rusdianto yang mewakili Kadinas DKPPK menyatakan hingga akhir 2009, PAD yang disumbangkan untuk KLU sekitar Rp 141 juta dari target Rp 107 juta. “Untuk 2010 ini kami menargetkan dapat menyetor PAD sebesar Rp 121 juta rupiah,” terangnya.
Target tersebut sempat menjadi pertanyaan dalam rapat karena nyata-nyata hingga akhir 2009 PAD mencapai 141 juta. “Target tersebut menurun di tahun 2010 atas beberapa pertimbangan seperti beberapa sumber pendapatan sesuai UU Pertanian No 28 tahun 2009 bahwa banyak sumber pendapatan dari pertanian, perikanan, dan peternakan yang dihapuskan,” ujar Rusdianto.
Pendapatan dari DKPPK yang hilang antara lain PAD dari perikanan tangkap, sedangkan untuk perikanan budidaya masih berlaku. “Kami berupaya untuk masuk bidang budidaya mutiara dan pembibitan udang, namun masih terkendala pada akses pendataan,” tambahnya.
Ketua Komisi II DPRD KLU, Zarkasi, S Ag dalam kesimpulannya berharap ada poin-poin pada saat pertemuan ini mejadi acuan dalam menentukan kebijakan. “Kami berharap dari pertemuan ini menjadi acuan dalam menentukan kebijakan bahkan menyusun Perda kedepan,” pungkasnya. (pul)
Komentar