Aksi teatrikal di depan Kantor DPRD Propinsi NTB
IndonesiaBicara – Mataram, (13/07/11). Kritisi dan kecewa terhadap pemerintah SBY-Boediono yang dirasa gagal dalam menjalankan roda pemerintahan untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam elemen Pergerakan Mahasiswa Islam indonesia (PMII) Cabang Mataram turun ke jalan.
Aksi yang dikoordinatori oleh Slamet Riadi mendatangi Kantor DPRD NTB yang terletak di Jalan Udayana, Mataram, namun sebelumnya mereka terlebih dahulu long march dari depan Kampus IAIN Mataram, melalui perempatan jalan Airlangga-Jalan Udayana menuju Kantor DPRD NTB .
Dalam aksinya para mahasiswa juga membawa beberapa pamplet yang bertuliskan kata-kata tuntutan mereka, yakni, ” Indonesia negara dengan sistem demokrasi yang paling carut marut, hapus UUD PMA No 25 tahun 2007 dengan sangat menguras SDA Negara yang memperkaya pihak asing, Indonesia adalah demokrasi rasa industri, hukum rasa kekuasaan dan uang, pendidikan rasa bisnis, ekonomi rasa pemerasan dan penghisapan, agama rasa khayalan, budaya rasa kekejaman, kabinet presidential rasa parlemen, otonomi rasa konfederasi, ketuhanan yang maha esa rasa keuangan yang maha kuasa.”
Pada kesempatan tersebut koordinator dan beberapa orator aksi juga melakukan orasi politiknya. Slamet Riadi mengatakan bahwa kondisi Indonesia yang carut marut disebabkan karena SBY – Boediono yang pengecut dalam mengambil sikap tegas untuk indonesia.
“Rumah kami dirobohkan dan tanah kami diambil untuk kepentingan orang asing, kemana pemerintah, ” tegasnya dengan suara lantang.
Sementara itu dalam orasinya Kordum PMII, Slamet Soebroto mengatakan bahwa hukum tidak memihak kepada rakyat kecil.
“Saat ini hukum hanya tajam kebawah tetapi tumpul keatas, mana keadilan untuk masyarakat kecil,” ucapnya didepan Gedung DPRD NTB.
Adapun yang menjadi sorotan dan sekaligus tuntutan para mahasiswa ini yaitu meminta agar sikap tegas SBY-Boediono dalam penegakkan hukum untuk siapapun dan atas kasus apapun kemudian usut tuntas kasus Bank Century, mafia pajak dan mafia pemilu, menuntut agar ditangkap dan adili Nazarudin dan kroninya dalam kasus korupsi wisma atlet Sea Games, lembaga penegakan hukum KPK untuk tegas dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi, menuntut Pertanggungjawaban moral para penguasa dan elit politik negeri ini dan menolak RUU anti rakyat.
Di Kantor DPRD NTB para mahasiswa ini ditemui oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD NTB, H Lalu Syamsir. Kepada mahasiswa, H Lalu Syamsir sangat mengapresiasikan tindakan yang dilakukan oleh massa aksi dengan menyampaikan aspirasinya secara langsung ke DPRD NTB.
“DPRD NTB sepakat dan sepaham dengan 6 poin tuntutan PMII Mataram, oleh karena itu disarankan lebih diperbanyak dan ditambah lagi gerakan-gerakan seperti ini untuk kepentingan masyarakaat, hukum harus ditegakkan untuk masyarakat dan secara bersama-sama kita harus memperjuangkannya,” ucapnya dihadapan para mahasiswa.
Para mahasiswa yang tidak puas dengan tanggapan dari wakil rakyat tersebut kemudian melakukan aksi treatikal individu yang dilakukan oleh koordinator Aksi dengan membuka semua baju yang ada dan hanya menyisakan celana kolor kuning sebagai ungkapan kesengsaraan masyarakat. (Ary)
Komentar