IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Karangasem Genjot PAD

IndonesiaBicara-Amlapura, (11/07/11). Menyongsong era pemberlakuan otonomi daerah (otda) secara penuh kedepan dimana Pemerintah Pusat tidak bakal lagi menyusui Pemda-Pemda dengan berbagai kucuran anggaran pembangunan, sebagai konsekuensi otda itu sendiri maka Pemkab Karangasem harus mampu menyiapkan PAD sekitar Rp 150 milyar.

Demikian diutarakan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg di Amlapura (06/07) menyikapi prospek PAD 5 tahun ke depan. Dikatakannya, saat ini dengan kemampuan PAD hanya sekitar Rp 50 milyar masih banyak sektor yang tidak mampu dibiayai dalam mengantisipasi pembiayaan belanja.

Untuk itu ke depan tidak ada pilihan lain kecuali bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan PAD melalui sektor-sektor prospektif yang sekarang sudah dirintis seperti investasi pariwisata, optimalisasi pengelolaan galian C, pajak dan retribusi serta prospek pengelolaan Dermaga Kapal Pesiar.

Kadispenda I Gede Adnya Mulyadi, menambahkan, Dispenda telah berusaha untuk mencapai target yang ditetapkan seperti pada akhir tahun 2011 optimis bisa terlampaui bahkan di perubahan nanti direncanakan bakal bisa menyentuh angka Rp 120 milyar.

Faktor-faktor meningkatnya PAD selain karena adanya kesadaran masyarakat lebih baik untuk taat membayar pajak, juga sumbangsih dari sektor pariwisata disusul disumbang sektor galian C, pajak, retribusi, PHR serta PBB.

Untuk prospek tahun 2012, Adnya Mulyadi masih berupaya keras untuk memasang strategi memastikan dapat menghadapi target yang dibebankan. Melalui upaya intensifikasi potensi pemasukan daerah dengan membentuk Tim Penagihan Tunggakan, membimbing petugas pungut, meningkatkan target penagihan para Sedahan sejumlah 40 % sesuai pembagian pusat dalam memungut PBB Pedesaan, yang masih diberikan waktu hingga tahun 2013, karena setelahnya bakal dipungut sendiri.

Dikatakannya, untuk PBB daerah memperoleh alokasi dana 64,8 % sangat prospektif untuk pemasukan PAD. Sementara dari sektor jasa Samsat disebut Mulyadi, Kabupaten tidak berwenang memungut karena ada dibawah kewenangan Propinsi, namun untuk Tingkat II memperoleh alokasi bukan melalui PAD tetapi langsung ke APBD.

Tiap Tahun Naik

Pencapaian PAD Karangasem setiap tahun tetap melambung, buktinya dari kondisi PAD hanya Rp 22,4 milyar di tahun 2005 sudah berhasil digenjot menjadi Rp 57 milyar. Adapun pencapaian tiap triwulanan tidak mewakili pencapaian tahunan karena hanya bersifat fluktuatif sesuai perkembangan kondisi/keadaan di lapangan.

Secara terinci keberhasilan pencapaian PAD setiap tahun antara lain tahun 2004 dari target Rp 18,8 milyar tercapai Rp 19,7 milyar naik 105,10%. Tahun 2005 dari target Rp 22,4 milyar tercapai Rp 23,9 milyar atau 106,37%. Tahun 2006 dari target Rp 26,03 milyar tercapai Rp 27,1 milyar atau 104,15%.

Ttahun 2007 dari target Rp 30,17 milyar terealisasi Rp 33,6 milyar atau 111,42%. Tahun 2008 dari beban target Rp 37,5 milyar tercapai Rp 42,2 milyar atau 112,25%. Tahun 2009 dari target Rp 37,5 milyar tercapai Rp 47,8M atau 127,47%. Tahun 2010 target dipasang Rp 47,8 milyar diprediksi optimis bisa tercapai sekitar Rp 50 milyar dan tahun 2011 ditargetkan tercapai Rp 120 milyar di APBD perubahan.

Dari realita pencapaian itu tidak ada itikad Pemkab mengada-ada atau membual dalam melaporkan pencapaian PAD setiap tahun.

Kini dengan perluasan kewenangan pajak yang baru Pemkab Karangasem melalui Dispenda bahkan sudah menempuh langkah-langkah terbsan guna melipatgandakan pemungutan PAD sebagai upaya memperkuat basis struktur finansial APBD setiap tahun. Untuk itu Dispenda mengambil langkah praktif dalam menyusun Perda-Perda baru sebagai implementasi dari Undang-Undang yang mengamanatkan Pemkab dapat menjangkau kewenangan yang diberikan.

Dalam hal ini kini kewenangan pajak yang diterima dari Pusat sudah meningkat dari 7 kewenangan sesuai UU No 18 tahun 1997 jo UU No 34 tahun 2000 menjadi berjumlah 11 kewenangan sesuai UU No 28 tahun 2009.

Ketujuh kewenangan lama meliputi Pajak Hotel, Restoran, Galian C, Rekreasi, Hiburan, Parkir Tepi Jalan dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), meluas menjadi 11 kewenangan dengan penambahan 4 aspek lagi yakni Pajak ABT (Air Bawah Tanah), Sarang Burung Walet, Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Karangasem bahkan tergolong paling cepat menindaklanjuti UU No 28 tahun 2009 di Indonesia, dimana aturan baru berlaku tahun 2009 sudah bisa dilaksanakan tahun 2010 dalam bentuk penyusunan perangkat Perda sebagai tindak lajutnya.

Di banyak daerah di Indonesia hal tersebut nyaris belum ada yang mampu melaksanakannya, namun Karangasem sudah mampu menunjukkan kinerjanya dalam melaksanakan amanat aturan perundangan. Sejumlah obyek pajak yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk Perda paling lambat harus sudah dilaksanakan tahun 2011 antara lain ABT, BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan.

Untuk Retribusi yang diberikan ke daerah duhulu sebesar 25% kini sudah meningkat menjadi 30%. Sejumlah jenis retribusi yang sedang ditangani untuk ditindaklanjuti seperti retribusi di Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perijinan Tertentu.

Untuk kelompok Jasa Umum seperti Tera Ulang, Pelayanan Pendidikan dan Pengendalian Tower dan Perijinan Tertentu seperti Ijin Usaha Perikanan (Tambak).

Kemampuan meningkatkan PAD menurut Adnya Mulyadi adalah merupakan bentuk upaya prestasi daerah dalam mencapai kemampuan memupuk keuangan daerah secara kreatif dan feasible dari segi aturan perundangan. Namun jika ada Perda yang melanggar aturan pusat tidak segan-segan menurunkan DAU yang diperoleh Kabupaten.

Adapun konsep Perda yang sudah berhasil ditelorkan adalah konsep mengenai Perda tentang Retribusi Rekreasi dan olahraga. (*)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 2 + 7 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.