
“Sebagai kapolres, saya menjamin keamanan dan kenyamanan umat Budha di Tangerang dalam menjalankan ibadah. Sebab, umat Budha juga merupakan saudara sebangsa kita,” kata Kapolres.
Kapolres menjelaskan, akan menindak tegas siapa saja yang mencoba mengganggu kenyamanan umat beragama dalam menjalankan ibadah. Dikatakannya, dengan alasan apa pun, tidak bisa orang lain menyerang atau mengganggu kekhusyuan umat saat melaksanakan ibadah.
“Keharmonisan antar umat beragama yang selama ini dibangun di Kabupaten Tangerang harus terus kita jaga dan pelihara. Setiap gangguan yang berpotensi merusak kerukunan itu harus ditindak tegas,” ujarnya.
Kapolres mengimbau, seluruh elemen umat beragama meningkatkan komunikasi dan silaturahmi. Dengan begitu, kata Kapolres, akan tumbuh ikatan emosional yang mengakar. Sehingga, kenyamanan, kemanan, dan hubungan umat beragama di Tangerang akan senantiasa terjaga.
“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat agar selalu memelihara kerukunan beragama. Konflik di Myanmar jangan dijadikan komoditas politis untuk merongrong pemerintah. Rasa simpati idealnya ditunjukkan dengan perbuatan baik dan doa,” tandas Kapolres.
9/11/17, 09:30:48: No As: Tribratanews.polri.go.id – Polda Banten, Polresta Tangerang, Kapolresta Tangerang AKBP M. Sabilul Alif kembali melaksanakan Pos Khidmat di Mesjid Al-Jihad, Balaraja, Jumat (8/9).
Dalam kesempatan itu, Kapolresta Tangerang sampaikan agar warga senantiasa menjaga kamtibmas dan kerukunan.
“Saya ingatkan, agar warga berhati-hati atas informasi yang diterima terutama di media sosial. Informasi yang belakangan beredar tentang konflik di Myanmar tidak sepenuhnya benar,” ujar Kapolres.
Dirinya juga mengungkapkan, tragedi yang menimpa etnis Rohingnya pasti menimbulkan simpati dari sesama manusia. Namun, konflik di negeri orang jangan sampai membuat persatuan dan kerukunan kita di negeri sendiri memudar.
“Jangan sampai, kejadian di Myanmar dimanfaatkan sekelompok orang untuk memecah persatuan dan mendiskreditkan pemerintah,” ungkap Kapolres.
Perlu diketahui, sampai saat ini, hanya Pemerintah Indonesia yang diizinkan Pemerintah Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan di Rakhine. Itu bukti bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Di sisi lain, sikap netral dan moderat Pemerintah Indonesia atas konflik itu disebut sebagai penyebab diberi aksesnya Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan secara langsung.
“Bila kita simpati, maka mari panjatkan doa dan berbuat kebaikan. Melindungi minoritas dengan didirikannya Posko Pengamanan Kerukunan Umat Beragama adalah bukti bahwa kita adalah bangsa yang menghargai kemanusiaan,” tandas Kapolres. (Adit/*)
Komentar