IndonesiaBicara-Kabupaten Lampung Barat, (04/07/10). Alokasi Program Percepatan Daerah Tertinggal (PPDT) di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) pada tahun 2009 berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) sarana prasarana pedesaan berupa enam unit kendaraan.
Kendaraan tersebut yaitu kendaraan roda empat sebanyak tiga unit, dan kendaraan roda enam sebanyak tiga unit, yang untuk enam kelompok masyarakat, yang ada di enam Kecamatan diantaranya, Kecamatan Balik-bukit, Sumberjaya, Suoh, Way Tenong, Ngambur, dan Pesisir Tengah. Hal tersebut ungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lambar, Ir Sudarto, Jumat (02/07) di Liwa.
Dikatakannya, Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) untuk tahun 2009 yaitu kegiatan pengembangan komoditas karet unggul yang disalurkan untuk delapan belas kelompok dengan luas lahan 180 Hektar. Diantaranya di Desa Tenumbang, Pelita Jaya, dan Sukarame yang ada di Kecamatan Pesisir Selatan. “Untuk pengelolaannya ada pada Satker Dinas Perkebunan. Berdasarkan potensi yang diusulkan, selain untuk komoditas perkebunan diharapkan dapat mengakomodir pertanian dalam arti luas,” katanya.
Selanjutnya kata dia, untuk tahun 2010, berdasarkan yang kita terima untuk sarana dan prasarana pedesaan sudah pindah alokasi lagi, yang diperuntukan juga untuk Percepatan Daerah Tertinggal (PDT), yaitu untuk enam kelompok juga. Tetapi masih dalam proses dan perencanaan pengadaan, sedangkan untuk alokasi program tersebut masih di adakan seleksi yang kita juga masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian PDT.
Masih kata Sudarto, tahun 2010 Kab Lambar masih memperoleh bantuan P2KPDT, sedangkan untuk komoditinya berubah. Berdasarkan hasil evaluasi dan rapat koordinasi di Jakarta, untuk tahun 2010 komoditinya menjadi ternak sapi, “dan untuk segala sesuatunya sudah kita lakukan,” ujarnya.
Pihaknya berharap Kementerian PDT bisa membantu dan memberikan bantuan berupa program-program yang lain lagi. Karena khusus untuk PDT, Lambar masih merupakan katagori tersebut. Tetapi bukannya kita tidak mau berusaha keluar dari daerah tertinggal, kalau dari dana APBD kita sudah perbuat untuk lakukan pembangunan PDT. Tetapi memang APBD kita sedang mengalami defisit, disamping itu juga memang Lambar jauh tertinggal dari Kabupaten-kabupaten yang lain.
Sudarto juga mengatakan, masih banyak masyarakat di Lambar yang belum bisa menikmati terangnya aliran listrik seperti di daerah Pesisir Lambar. Tetapi Pemerintah Daerah juga sudah berusaha semaksimal mungkin menjual potensi, khususnya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang ada di daerah Kecamatan Pesisir Utara (Pesirut) dengan beberapa investor, mereka juga sudah melakukan survei ke Lambar. “Dan Insya Allah dalam waktu beberapa dekat ini mereka akan memulai melakukan pembangunan PLTA tersebut. Hasil survei bahwa lokasi tersebut memang layak untuk dijadikan PLTA,” katanya.
Sementara terkait dengan belum cairnya Dana Bantuan Sosial (Bansos), sebesar Rp 10 juta yang diajukan oleh Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa (KPPSB) Pekon (Desa) Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian, Lambar, kepada Kementrian PDT pada Desember 2009 lalu sebagai biaya operasional program P2SEDT, Bappeda setempat tidak mengetahui hal tersebut. “Kita tidak dilibatkan pada pencairan dana tersebut, karena untuk pencairan dana Kementerian PDT yang mentransfer langsung ke rekening kelompok yang menerimanya. Dan itu pun Kementerian PDT yang menentukannya,” pungkasnya. (Eko)
Komentar