Peneliti isu Papua dari Lesperssi, Jim Peterson, menilai bahwa urgensi Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia belum ada. Dirinya melihat bahwa penyebab dari keterbelakangan Papua selama ini adalah karena tingginya tingkat korupsi disana. Pemerintah sudah memberikan berbagai kekhususan terhadap Papua guna mengejar ketinggalan selama ini. Mulai dari anggaran otonomi khusus (Otsus) yang cukup signifikan jumlahnya serta berbagai kebijakan publik yang pro Papua dan pro orang asli papua (OAP).
“Penyebab dari keterbelakangan Papua selama ini adalah karena tingginya tingkat korupsi ditanah Papua. Pemerintah sudah memberikan kekhususan-kekhususan terhadap Papua guna mengejar ketinggalan. Mulai dari anggaran otonomi khusus yang cukup signifikan serta berbagai kebijakan publik yang pro Papua dan pro orang asli papua (OAP)”, ujar Jim.
Lebih lanjut dirinya melihat bahwa Pemerintah pusat dan para stakeholder ditanah Papua, seperti tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan pejabat pemerintahan lokal seharusnya lebih fokus untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi anggaran, hal ini guna meminimalisir bocornya anggaran yang diperuntukkan untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Papua, khususnya orang asli Papua (OAP).
“Pemerintah pusat dan para stakeholder ditanah Papua, seperti tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan pejabat pemerintahan lokal seharusnya lebih fokus untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi anggaran, hal ini guna meminimalisir bocornya anggaran yang diperuntukkan untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Papua, khususnya orang asli Papua (OAP)”, ujar Jim Peterson.
Sementara itu, tokoh muda Papua, Ondo Yanto Eluay, yang merupakan putra mendiang Dortheys Hiyo Eluay Tokoh Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) Papua tahun 1969, menceritakan bahwa hasil Pepera telah diserahkan kepada Sekjen PBB kemudian disahkan dalam Sidang Umum PBB. Ia menambahkan bahwa Negara Belanda juga menerima hasil Pepera, sehingga pada saat itu Belanda mengakui bahwa Papua sah menjadi bagian dari NKRI.
Tinggalkan Balasan