Guna memastikan berbagai kebijakan publik yang terkait Pembangunan ditanah Papua berjalan sebagaimana semestinya, Pemerintah menerbitkan Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Inpres tersebut dibuat sebagai pedoman agar arah pembangunan diPapua dan Papua Barat lebih fokus dan terpadu.
Dalam inpres tersebut terkandung urgensi terhadap hadirnya suatu terobosan yang terpadu, tepat, fokus, dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat.
Menyikapi hal tersebut, putra asli Papua yang juga Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo, mengatakan bahwa percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat memang perlu menggunakan pendekatan kearifan lokal.
“Di dalam inpres itu, kearifan lokal sudah ada dan harus diprioritaskan. Tidak hanya di Papua, juga di Papua Barat yang memiliki kurang lebih tujuh wilayah adat, yakni Lapago, Meepago, Animha, Saireri, Mamta, Domberai, serta Bomberai,” ujar Wempi.
Lebih lanjut, mantan Bupati Jayawijaya ini, mengatakan bahwa dengan pendekatan kearifan lokal itu, pembangunan segala bidang yang dilaksanakan di Papua tetap menjadikan orang Papua menjadi tuan di negerinya sendiri.
“Semua ini tentu membutuhkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah,” tambahnya.
Wempi berharap, implementasi di lapangan dapat lebih melibatkan tokoh-tokoh yang paham mengenai kondisi Papua dan tim yang ditunjuk dapat bekerja sesuai dengan masing-masing bidang tugasnya
“Jika tidak melibatkan tokoh-tokoh yang paham kondisi Papua diprediksi implementasi Inpres nomor 9 ini sulit berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Tinggalkan Balasan