IndonesiaBicara-Tangerang Selatan, (06/01/10). Sejak 1 Januari 2010 Indonesia bersama dengan negara Asia Tenggara dan China bersepakat melaksanakan Free Trade Agreement (FTA) atau yang biasa dipahami sebagai era Perdagangan bebas Asia Tenggara dengan China. Namun menurut aktivis pekerja Indonesia belum siap masuk kedalam era tersebut.
Seperti yang diungkapkan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/SPSI Kota Tangerang, Yusuf Makatita, “FTA merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat, oleh karena itu Pemerintah Pusat harus membenahi rambu atau undang-undang yang ada selama ini agar nantinya FTA memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia,” katanya.
Selain itu menurut Yusuf Perusahaan di Indonesia belum mampu bersaing dengan perusahaan Asia lainnya. “Sekarang saja perusahaan lokal yang bergerak dibidang elektronik dan tekstil sudah banyak yang tutup akibat krisis ekonomi,” ungkap
Yusuf.
Menurut Yusuf Makatita Indonesia masih belum siap bersaing dengan China, karena kualitas produk Indonesia di dunia internasional belum mendapat tempat, sehingga nantinya produk-produk lokal tidak laku, masyarakat akan lebih memilih produk dari negara lain.
Aktivis KASBI Tangerang, Sunarno juga menginginkan hal yang sama, yaitu kebijakan Pemerintah terhadap Perusahaan lokal harus dibenahi. “Dalam mengahadapi FTA, Pemerintah harus mempunyai konsep yang jelas tentang kemandirian pengusaha lokal, karena selama ini perusahaan lokal tidak mendapat perhatian dari pemerintah dan akibatnya banyak perusahaan lokal yang merugi pada akhirnya tutup,” jelas aktivis buruh yang akrab disapa Bung Sunar ini.
Kekuatan modal perusahaan lokal, tambah Sunarno, akan menghadapi masalah, perusahaan dengan modal yang besar akan semakin berkembang dan sebaliknya perusahaan kecil dan menengah akan kalah bersaing.
Selain itu Pemerintah juga harus menghilangkan biaya-biaya siluman dan pungli yang selama ini membebankan para pengusaha dan Pemerintah juga harus mempermudah pengusaha untuk mencairkan uangnya di Bank. “Selama ini pengusaha kesulitan mencairkan uangnya sendiri, karena masih panjangnya birokrasi-birokrasi keuangan yang ada,” tambah Sunarno.
Sementara itu Doni Muhidin yang aktif sebagai Pengurus Serikat Buruh Tani dan Nelayan (Serabutan)saat dihubungi melalui telepon selulernya menjelaskan bahwa perusahaan di Indonesia sepertinya belum siap dengan FTA. “Yang menjadi permasalahan besar yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah masih rendahnya Upah bagi para pekerja,” jelasnya singkat. (rintho)
Komentar