IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

HMJ Peternakan Unhalu Gelar Aksi di DPRD Sultra

Indonesiabicara-Kendari, (20/05/10). Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri Himpunan Mahasiswa Jurusan Peternakan (HMJ Peternakan) Fakultas Pertanian Unhalu membawa aspirasinya ke Gedung DPRD Sultra terkait Program Swasembada Daging Sapi (PSDS), Kamis (20/05).

Aksi kali ini dikoordinir oleh La Ode Ichsan dan dalam orasinya menyatakan, PSDS yang direncanakan pemerintah pusat untuk bisa terlaksana pada tahun 2014 terancam gagal. Dimana sampai pada tahun 2010 Indonesia masih kekurangan bibit sapi sebanyak 668.096 ekor. Jika hal ini tidak bisa diatasi dikhawatirkan harga daging bisa melambung.

Untuk memenuhi kebutuhan swasembada daging, kegiatan yang akan dilakukan pemerintah adalah penyediaan bakalan sapi lokal, peningkatan produktivitas ternak sapi lokal, pencegahan pemotongan sapi betina produktif, dan penyediaan bibit sapi dalam negeri.

Dalam aksi tersebut Mahasiswa Peternakan Unhalu juga mendesak kepada DPRD Propinsi Sultra untuk segera membahas dan menyetujui pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Peternakan Propinsi Sultra, dan penggantian SKPD Badan Ketahanan Pangan menjadi SKPD Dinas Peternakan.

Selanjutnya, peserta unjuk rasa diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Propinsi Sultra La Pili, SPd dan mengatakan bahwa dirinya sepakat dengan apa yang menjadi aspirasi para mahasiswa. Diakuinya bahwa sektor peternakan di Sultra hampir di semua Kab/Kota tidak bisa dinafikan.

Di masa mendatang diperlukan banyak pemikiran dalam mengolah potensi di Sultra dan hal tersebut harus diseriusi. Selama ini memang menjadi masalah, sebab kegiatan peternakan memang masih bergabung dengan Dinas Pertanian yang mana didalamnya ada sub-sub peternakan. Seyogyanya harus berdiri sendiri, mengingat pendapatan dari sektor peternakan khususnya masalah pengolahan peternakan di seluruh daerah ini cukup signifikan.

“Terkait dengan desakan kalian kepada kami, maka hal ini akan menjadi rekomendasi DPRD, pada saat dilakukan pembahasan perubahan anggaran sekitar bulan Juni/Juli 2010, diharapkan semua fraksi untuk menyuarakan hal yang sama, yaitu pembentukan Dinas Peternakan di daerah ini,” tutur La Pili.

Terkait dengan penggantian nama SKPD Badan Ketahanan Pangan menjadi Dinas Peternakan, La Pili menjelaskan hal ini akan menjadi kajian pihak legislatif, dan pada intinya DPRD akan memperjuangkan dan merekomendasikan melalui pimpinan DPRD untuk dibicarakan pada rapat perubahan anggaran. (KmK)

DPRD Tangsel: Pembentukan KPU Kota Tangsel Terlalu Riskan

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 14 + 10 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.