IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

HASIL PENELITIAN LENTERA RESEARCH INSTITUTE MENUNJUKKAN URGENSI PENGEMBALIAN NAMA RUU HIP MENJADI RUU PIP

Direktur Eksekutif Lentera Research Institute, Dr. (Cand.) David F. Chaniago, SE.,M.Si

Jakarta – Direktur Eksekutif Lentera Research Institute (LRI), Dr. (Cand) David F. Chaniago, M.Si mengatakan bahwa LRI telah melakukan penelitian terhadap urgensi keberadaan RUU HIP. Ia memaparkan bahwa penelitian yang mereka lakukan menggunakan time series analysis dan content analysis.
Dari hasil content analysis, diperoleh kesimpulan bahwa RUU HIP lebih cocok sebagai payung hukum yang mengatur tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP. Ia tidak melihat urgensi keberadaan pasal-pasal yang berisi tafsiran falsafah Pancasila menjadi norma hukum dalam bentuk undang-undang, sebab hal ini sudah terakomodir di Pembukaan UUD.
Oleh karena dasar tersebut, maka sebaiknya hakekat dari keberadaan RUU HIP bukan untuk mendefiniskan falsafah Pancasila, akan tetapi sebagai dasar hukum lembaga yang bertugas melaksanakan penguatan pembelajaran Pancasila sejak dini guna menciptakan ketahanan ideologi bangsa.
Keberadaan pasal 7 yang mengkristalisasi Sila dari Pancasila menjadi trisila dan Ekasila dianggap tidak perlu. Sebab Pancasila terdiri dari sila yang berbeda tetapi saling terkait antara satu sila dengan yang lainnya. Penyederhanaan lima sila dari Pancasila akan mengakibatkan bias dan hilangnya esensi dari sifat holistik Pancasila
Sedangkan dari hasil time series analysis terhadap berjalannya proses pengajuan RUU HIP, David Chaniago mengatakan bahwa sejak januari 2020 memang terdapat RUU Pembinaan Ideologi pancasila (PIP) dalam catatan Program Legislatif Nasional (Prolegnas), dan pada bulan Februari 2020 telah berlangsung rapat dengar pendapat (RDP) umum bersama Badan legisatif dengan nama RDP RUU PIP. Perubahan nama RUU PIP menjadi RUU Haluan Ideologi Negara (HIP) pertama kali muncul pada saat disahkan menjadi usulan inisiatif DPR pada Mei 2020. Pada pertengahan Juni, Presiden Jokowi memutuskan untuk tidak mengirim Surat Presiden (Surpres) kepada DPR guna membahas RUU HIP. Hal ini berdasarkan masukkan dari hasil diskusi Presiden dengan Menko Polhukam, Mahfud M.D. dan Menteri Hukum & HAM, Yasonna Laoly.
Puncak reaksi penolakan terhadap RUU HIP muncul pada tanggal 24 Juni 2020. Pengunjuk rasa yang menamakan Aliansi Nasional Antikomunis NKRI (ANAK NKRI) melakukan aksi didepan gedung DPR dengan tuntutan mencabut RUU HIP, mengadakan sidang istimewa terhadap Presiden Jokowi dan menuntut Megawati Soekarnoputri secara hukum karena dianggap telah mengkerdilkan nilai-nilai Pancasila.
Berdasarkan kedua metode analisa tersebut, David Chaniago menyimpulkan bahwa langkah yang diambil oleh Pemerintahan Jokowi dengan menunda Pengajuan RUU HIP dan wacana untuk merubah nama RUU tersebut menjadi RUU PIP merupakan sudah tepat. Sebab urgensi yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada saat ini adalah suatu payung hukum yang mengatur tugas, fungsi, wewenang dan struktur lembaga yang bertugas menciptakan penguatan pembelajaran Pancasila sejak dini guna menciptakan ketahanan ideologi bangsa.

(P-770)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Berapa jumlah 12 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.