IndonesiaBicara-Bandung, 7/10/09. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan Pejabat atau PNS yang memegang jabatan struktural harus memiliki kemampuan visi, dengan perencanaan yang baik dan sistimatis. Terlebih lagi sebagai orang yang bertanggungjawab menjalankan amanat pembangunan, maka pejabat harus berani dan mampu membuat terobosan besar. Semuanya adalah demi menghadirkan kebaikan dan kesejahteraan masyarakat banyak.
“Harus ada perubahan pola pikir dan cara pikir yang hanya berlandaskan pada ketersediaan anggaran semata. Pejabat harus memiliki visi ke depan, dimana target harus dikedepankan yang disusun dengan perencanaan yang baik. Tentunya pejabat juga harus mampu menjalankan program-program tersebut dengan baik pula. Sehingga hasilnya pun akan dirasakan secara signifikan oleh masyarakat,” tegas Heryawan saat memberikan pengarahan pada Peserta Dikltapim II Angkatan 27 Kelas D tahun 2009 di Badan Diklat Jawa Barat, Rabu (7/10) pagi.
Lebih lanjut Heryawan menegaskan, pada hakikatnya pejabat memiliki tugas utama yakni dalam hal menentukan kebijakan atau keputusan. Karenanya kualitas pejabat akan dinilai dari produk kebijakan yang dikeluarkannya. Apakah bermanfaat atau tidak bagi kemaslahatan masyarakat banyak. “Apalagi bila seorang pejabat gagal dalam menjalankan roda institusinya. Dimana program yang disusun tidak berjalan sesuai visi dan misi akibat tiadanya kemampuan sebagai pemimpin. Hal itu menunjukan kualitas yang minim,” tutur Heryawan.
Ke depan, Heryawan menegaskan perlunya adanya reformasi birokrasi yang terus menerus dilakukan, khususnya di lingkup Pemerintahan Propinsi Jawa Barat. Sehingga kehadiran aparatur dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tentuntanya dibutuhkan mekanisme “reward” dan “punishment” untuk memacu hadirnya sebuah tatanan birokrasi yang maju, sehat dan profesional. “Dengan diklatpim ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan motivasi baru bagi para pejabat dalam melaksanakan tugasnya sebaik mungkin,” ujar Heryawan. (AS)
Komentar