Indonesia Bicara-Tangerang Selatan, (08/01/10). Gubernur dipilih oleh Mendagri, sebagian orang menganggap seperti luka lama terbuka kembali. Hal ini diungkapkan oleh Yudi Rizali Muslim. Aktivis Universitas Pamulang ini berpendapat jika Gubernur dipilih oleh Mendagri maka luka lama seakan terbuka kembali, “Pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh Orde Baru sudah cukup memberikan pembelajaran yang kurang baik.
Pemilihan Langsung Gubernur merupakan suatu pembelajaran politik yang baik ditingkat masyarakat daerah, meskipun membutuhkan anggaran yang cukup besar, namun ini sebanding dengan pembelajaran yang diterima oleh rakyat,” jelas Yudi.
Menurut Yudi, Pemilihan Langsung Gubernur oleh rakyat saat ini sudah berjalan cukup baik hanya perlu pembenahan-pembenahan agar Pemilukada berjalan lebih demokratis lagi. “Calon Independen juga harus lebih dikedepankan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah tidak percaya dengan calon dari Partai Politik”, tambah Yudi.
Ketua Lembaga Kajian dan Survey Nusantara/LAKSNU, Gugus Joko Waskito menjelaskan jika Gubernur dipilih oleh Mendagri, apabila hal ini di laksanakan, maka terjadi kemunduran kehidupan berdemokrasi. Namun disisi lain dampak dari Pemilihan Gubernur langsung atau Pemilukada pelaksanaannya masih dinilai sangat memprihatinkan, seperti banyaknya KKN dan Politik Uang. Gubernur yang langsung dipilih oleh rakyat biasanya juga akan membuat Perda yang bertabrakan dengan Peraturan Pemerintah Pusat. “Sumber Daya Alam bisa dikeruk habis dan akan muncul raja-raja kecil didaerah,” kata Gugus.
Gugus Joko menginginkan Pemilihan Gubernur tetap harus dilaksanakan secara langsung dan ada beberapa peraturan yang harus diperketat dan tegas. “Cagub dan Cawagub harus lulus Lemhanas dan harus punya sertifikasi pendidikan wawasan kebangsaan serta manajemen kepemerintahan. Hal ini penting demi keutuhan NKRI dan terciptanya Good Governance,” tandasnya. (rintho)
Komentar