IndonesiaBicara-Surabaya, (22/12/11). Kasus lumpur Lapindo kembali diangkat melalui aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dengan bendera Forum Simpatisan Mahasiswa Pro Rakyat (FSMPR) di depan gedung DPRD Jatim, (21/12).
Aksi ini dilakukan untuk meminta kepada Pemerintah Propinsi Jatim dan Pemerintah Pusat agar dapat memberi penjelasan tentang penyelesaian kasus lumpur Lapindo, demikian dikatakan korlap aksi. Pemerintah daerah maupun pusat terkesan lepas tangan yang menyebabkan masyarakat korban semburan lumpur Lapindo semakin tertindas tanpa adanya tindakan yg konkrit.
Selain itu, kami juga meminta kepada Aburizal Bakrie agar melunasi ganti rugi akibat semburan lumpur Lapindo dan memberikan kompensasi khusus kepada masyarakat sekitar. DPR RI juga harus merubah status bencana alam menjadi faktor kelalaian perusahaan, tambahnya.
Namun, pengunjuk rasa tidak ditemui oleh perwakilan dari DPRD Jatim dengan alasan tidak ada di tempat dikarenakan lagi ada kunjungan kerja di luar. (GA)
Komentar