IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Fraksi PKS DPRD Tangsel Gelar Diskusi Publik

IndonesiaBicara.com-Tangerang Selatan, (11/06/10). Pemilukada Tangsel rupanya masih tetap menarik untuk dibicarakan, seperti yang dilakukan oleh Fraksi PKS DPRD Kota Tangsel yang menggelar Diskusi Publik di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Tangsel, Jumat sore (11/06). Hadir sebagai pembicara dalam Diskusi Publik yang bertema Hak Rakyat Dalam Pemilukada Kota Tangsel 2010 Ketua KPU Kab. Tangerang, Hasan Mustofi dan Pengamat Politik, Harry Alexander.

Hasan Mustofi dalam materinya menyoroti masalah hak masyarakat dalam menyalurkan suaranya pada Pemilukada Kota Tangsel. “Untuk memilih Walikota sepenuhnya adalah Hak Asasi Subyektif dari masyarakat. Penggunaannya tidak boleh diintervensi oleh siapapun baik oleh negara maupun warga lainnya. Setiap masyarakat Tangsel secara personal, bebas menentukan penggunaan hak pilihnya tanpa takut ancaman dalam bentuk apapun. Dari sudut hukum sudah jelas bahwa memilih dan dipilih adalah hak, demikian pula secara hak asasi. Secara hukum tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat menghalang-halangi seseorang untuk bersikap golput atau tidak menggunakan hak pilihnya. Namun untuk menghilangkan golput perlu dikaji lebih dalam kenapa sampai muncul orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai wujud dari hak kedaulatan yang ada pada dirinya,” papar Hasan Mustofi.

Menurutnya, Pemilukada merupakan wahana bagi warga Tangsel untuk menggunakan hak politiknya dalam memilih seseorang yang dianggap layak sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangsel. “Hak memberikan suara atau memilih merupakan hak dasar setiap individu yang dijamin pemenuhannya oleh negara. Hak ini sudah dijamin oleh Undang-undang, diantaranya adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik,” jelas pria berkacamata ini.

Sementara itu pembicara yang kedua, Harry Alexander menyoroti salah satu permasalahan yang mendasar setiap pelaksanaan Pemilukada yaitu masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Untuk itu Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar berhati-hati dalam menyusun DPT, karena nantinya akan berpengaruh kepada kualitas Pemilukada Kota Tangsel,” ucapnya.

Selain permasalahan DPT, menurut Harry Alexander, dalam Pemilukada ada masalah lain, yaitu tingginya angka Golput. Harry Alexander menjelaskan bahwa Golput disebabkan oleh adanya hak-hak rakyat yang sering termarjinalkan sehingga masyarakat enggan menggunakan hak suaranya. (rintho)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 2 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.