IndonesiaBicara-Morotai, (07/06/11). Ratusan orang yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar Bupati Kepulauan Morotai segera menonaktifkan lima pimpinan SKPD yang terlibat politik praktis.
Massa yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Morotai (Fopermas) menyatakan kelima pejabat tersebut yakni, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Keuangan, secara nyata telah melanggar kode etik kepegawaian karena terlibat aktif pada proses Pemilukada Kepulauan Morotai.
Selain itu, Irwan Sulaiman yang mewakili massa Fopermas meminta kepada aparat Kepolisian untuk segera menuntaskan kasus penembakan saat terjadinya aksi unjuk rasa pada 21 Mei 2011. Kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Brimob Polres Morotai tersebut telah melukai tiga orang yang tidak bersalah.
Selanjutnya, massa pengunjuk rasa akan melakukan penolakan saat berlangsungnya kegiatan Sail Morotai 2012 jika pasangan Rusli-Weni tidak segera dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Morotai. Secara fakta, pasangan Rusli-Weni unggul hingga sebelas ribu suara dari pasangan lainnya sehingga berhak menduduki tampuk pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Morotai, ungkap Irwan. (Ag)
Komentar