IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Rekam Jejak Capres dan Cawapres

IndonesiaBicara-Jakarta, 5 Juli 2009. Menurut perwakilan PWYP Indonesia, Ita Kurniasih, visi dan misi para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di sektor pertambangan masih sangat lemah, padahal lebih dari sepertiga APBN disumbangkan sektor ini. Dengan proporsi sebesar itu penurunan produksi minyak nasional yang terjadi secara menerus dan pemanfaatan minyak dan gas bumi yang diorientasikan untuk ekspor akan mempengaruhi APBN. Sementara adanya intervensi asing dan pengkhianatan elit pemerintah di beberapa kontrak atas blok atau wilayah strategis merupakan masalah serius yang harus diperhatikan pemerintah. Munculnya gejolak penolakan masyarakat atas kontrak dan izin pertambangan yang dikeluarkan pemerintah juga tidak bisa diabaikan. Hal tersebut disampaikan Ita Kurniasih pada acara Press Release tentang Rekam JejakĀ  Capres dan Cawapres yang diselenggarakan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) di Warung Daun, Jalan Cikini Raya – Jakarta Pusat, Minggu (5/7).

Dalam kesempatan yang sama perwakilan dari Lembaga Pendidikan Anak Marginal, Fitriyani mengatakan pada awal kepemimpinan Megawati sistem pendidikan berubah signifikan seperti wajib belajar 9 tahun, pemenuhan 20% angggaran pendidikan dalam APBN dan APBD di luar gaji pendidik. Periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga dikenal istilah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari pengalihan subsidi BBM untuk membiayai pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Sementara untuk Jusuf Kalla (JK), secara yuridis apa yang dicapai oleh pemerintahan SBY juga merupakan kontribusi dari JK karena ia menjabat sebagai Wakil Presiden pada masa itu.

Sementara itu Sekretaris Nasional FITRA, Yuna Farhan mengatakan pada pemerintahan Megawati, kebijakan anggaran diarahkan pada arah kebijakan menjaga ketahanan dan konsolidasi fiskal, optimalisasi penggalian sumber pendapatan negara, penerapan kebijakan pengurangan subsidi, pemulihan ekonomi, pemantapan proses desentralisasi serta penerapan disiplin anggaran melalui efisiensi. Pada pemerintahan SBY, kebijakan di arahkan pada stabilisasi ekonomi makro, penurunan defisit anggaran, pengurangan rasio hutang, pertumbuhan ekonomi dan upaya pengurangan kemiskinan. Profil untuk JK sulit terlacak karena satu paket dengan kebijakan anggaran SBY. Ada beberapa catatan tentang upaya JK dalam penurunan defisit anggaran melalui pengurangan subsidi BBM dan listrik sehingga beberapa langkah konversi pernah dilakukan dari konversi minyak tanah ke batu bara sampai konversi minyak tanah ke gas.(Inong)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 4 + 8 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.