Suasana demo F-MPR SULTRA di Kejaksaan Tinggi.
IndonesiaBicara-Kendari, (19/03/10). Puluhan massa yang mengatasnamakan Front Majelis Pro Rakyat (F-MPR) Sulawesi Tenggara, Jumat (19/03) menggelar aksi di Kejaksaan Tinggi Sultra. Dalam aksi tersebut, sempat terjadi saling dorong dengan pihak Kepolisian. Aksi saling dorong tersebut terjadi di pintu masuk kantor Kejaksaan dikarenakan peserta unjuk rasa ingin mencoba menerobos masuk ke dalam Kantor Kejaksaan.
Andre, Koordinator para pengunjuk rasa mengatakan, ada satu persoalan yang terjadi di Kab. Konawe Selatan (Konsel) yang sarat akan tindakan melawan hukum yakni indikasi tindak pidana korupsi.
Ada beberapa indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di Konawe Selatan yang dilakukan oleh Pemda yang diduga melibatkan pejabat Bupati Konsel H Imran selaku penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan daerah.
Indikasi tersebut menurut Andre yakni, penyimpangan APBD Kab. Konawe Selatan TA 2006/2008 yang diduga merugikan keuangan Negara sebesar Rp 21,3 miliar, indikasi korupsi Panjar Dana Rutin sebesar Rp 3,371 miliar pada tahun 2003 saat Bupati Konsel H Imran menjabat sebagai Sekda Kab. Konsel, dimana hingga saat ini dana tersebut belum bisa dipertanggung jawabkan.
“Oleh karena itu, kami mendesak Kejati Sultra untuk membuat tim investigasi, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di Kab. Konsel yang diduga melibatkan Bupati Konsel,” ungkap Andre. Dirinya juga mendesak Kejati Sultra untuk mengungkap aktor utama pelaku indikasi tindak pidana korupsi di Konsel.
Kasi Sospol Kejati Sultra Tende, SH yang menerima para pendemo mengatakan bahwa, masalah kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Konsel masih dalam penyelidikan dan akan ke tahap penyidikan. Inti permasalahan yang terjadi di Kab. Konsel prosesnya masih penyelidikan dan masih terus berjalan. (KmK)
Komentar