IndonesiaBicara.com–Kendari, (02/12/10). Pernyataan tegas dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Muhammad Endang SA tentang rencana pemotongan gaji PNS. Apabila Pemprop Sultra benar-benar akan melakukan pemotongan gaji pokok PNS sebesar 2,5 persen, maka DPRD Sultra akan lakukan jihad.
“Ini sudah menyimpang dari penjelasan Gubernur Sultra pada kesempatan yang lalu, dana untuk pembangunan mesjid Al-Alam akan akan diambil dari pihak ketiga. Tapi nyatanya, komitmen itu berbeda dengan aslinya,” jelas Endang.
“Kalau sifatnya sebatas sukarela, sebaiknya dibuatkan rekening tersendiri atau diadakan malam dana dan itu akan lebih wajar daripada harus memotong gaji PNS. Kasihan PNS, sebab belum sejahtera dengan jumlah gaji saat ini dan harus mau dipotong lagi,” tutur Endang saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (02/12).
Menurutnya, pemotongan gaji tersebut tidak dilarang, bahkan dalam ajaran agama Islam pun ada, namun tidak secara mengikat. Dalam agama Islam sudah dijelaskan ada zakat amal, zakat fitrah dan zakat pendapatan. Tapi prinsipnya tidak mengikat karena itu hanya kerelaan saja.
“Sekedar info, perlu diketahui bahwa dalam Permendagri terdapat salah satu penjelasan bahwa tidak boleh ada pemberian bantuan untuk pembangunan mesjid setiap tahun. Karena disebuah wilayah atau daerah bukan hanya terdapat mesjid, akan tetapi juga terdapat tempat ibadah lainnya.
Endang berharap bahwa ini hanyalah sebatas wacana, namun jika hal tersebut benar-benar akan terjadi, maka ia berjanji untuk memperjuangkan nasib rakyat.
“Kami tetap berpihak pada rakyat. Sebab, kita ada di sini karena rakyat, maka sudah menjadi kewajiban untuk membela rakyat. Kalau perlu kita jihad demi rakyat,” tegas pria berkulit putih ini. (KmK)
Endang : DPRD Sultra Siap Jihad
Indonesiabicara.com – Kendari, Pernyataan tegas dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhammad Endang SA bahwa, apabila pemprov benar-benar melakukan pemotongan gaji pokok PNS sebesar 2,5 persen, DPRD Sultra akan lakukan jihad.
“Ini sudah menyimpang dengan pejelasan gubernur waktu lalu kalau dana buat pembangunan mesjid Al-Alam, itu akan diambil dari pihak ketiga. Tapi nyatanya, komitmen itu berbeda dengan aslinya. Kalau sifatnya hanya sebatas sukarela, itu sebaiknya dibuatkan rekening tersendiri atau diadakan malam dana dan itu saya kira lebih wajar. Ketimbang dengan harus memotong gaji PNS. Kasihan PNS belum sejahterah dengan jumlah gaji yang belum maksimal, sudah mau dipotong lagi,” tutur Endang saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/12).
Menurutnya pemotongan gaji tersebut tidak dilarang, bahkan dalam agama pun ada, namun tidak secara mengikat. Dalam agama sudah dijelaskan bahwa, ada zakat amal, zakat fitrah dan zakat pendapatan. Tapi prinsipnya tidak mengikat karena itu hanya kerelaan saja.
“Sekedar diketahui bahwa dalam Permendagri yang saya lupa nomor berapa tapi salah satu itemnya dijelaskan bahwa tidak boleh diberikan bantaun buat pembangunan mesjid setiap tahun. Karena disebuah wilayah atau daerah bukan hanya mesjid yang ada tapi juga gereja dan lainnya.”
Ia berhadap bahwa isu tersebut hanyalah sebatas wacana, namun jika hal tersebut benar akan terjadi maka ia berjanji akan tetap memperjuangkannya.
“Kami tetap berpihak pada rakyat. Sebab, kita ada di sini karena rakyat, maka sudah kewajiban untuk membela rakyat. Kalau perlu kita jihad demi rakyat,” tegas pria berkulit putih itu. (KmK)
Komentar