Pemerintah pusat semakin gencar menerapkan rencana pemekaran Provinsi di tanah Papua, Rencananya terdapat lima Provinsi yang akan dibentuk. Yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan Provinsi Papua Selatan.
Terdapat argumen kuat untuk mendukung pemekaran Papua dari aspek demokrasi Papua dan Papua Barat. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah juga gencar melakukan pengembangan sumber daya manusia di tanah Papua.
Ketua Kongres Advokat Indonesia Provinsi Papua Barat, Elly Kaiwai, SH mengatakan sangat mendukung kebijakan pemekaran yang diambil oleh pemerintah Pusat tersebut dan jika pemekaran Papua terjadi maka seyogyanya orang Papua bisa menguasai jabatan struktural di pemerintahan.
“Saya melihat kebijakan pemekaran ini sudah tepat dan sebagai putra daerah sebenarnya ingin bagaimana kebijakan pemerintah pusat ini bisa menyamaratakan pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan sumber daya manusia. Sehingga ketika pemekaran ditanah Papua terjadi, harus orang Papua bisa menikmati bukan hanya sumber daya alam saja tetapi harus bisa mendominasi jabatan-jabatan struktural di pemerintahan,” kata Elly Kaiwai melalui wawancara online/podcast (13/05/2022).
Dirinya melihat rencana pemekaran propinsi di Papua merupakan suatu hal yang positif bagi rakyat Papua, namun demikian ia melihat bahwa sejauh ini ketika ada pemekaran-pemekaran di Papua, yang mendominasi struktur pemerintahan di birokrasi itu mayoritas orang non Papua. Hal tersebut bisa terjadi karena orang non papua tersebut sudah siap pakai, sebab sudah kuliah dari luar dan membawa bekal kesini yang mengakibatkan ada semacam pergeseran terhadap hak hak orang asli papua yang mana itu milik mereka. Oleh karena itu kebijakan pemekaran harus diimbangi dengan pengembangan sdm orang asli Papua juga.
Ia kerap mengajak pemerintah dengan pemerintah daerah untuk bekerja sama agar peningkatan SDM di tanah Papua segera terealisasi.
“segera dan secepat mungkin pemerintah harus melihat persoalan yang ada di Papua karena saya mengambil contoh, kemarin tanggal 9 itu ada aksi dibeberapa kota besar ditanah Papua, mereka demonstrasi menolak daerah pemekaran baru. Saya menginginkan pemerintah bergandeng tangan dengan pemerintah daerah agar pemekaran propinsi dan pembangunan infrastruktur sumber daya manusia di tanah papua itu bisa segera terealisasi hingga orang papua juga merasakan dan tidak dianak tirikan oleh pemerintah Republik Indonesia,” ucapnya.
Ia juga memohon kepada pemerintah pusat agar anak anak atau putra putri asli papua diperhatikan kualitas sumber daya manusianya, sehingga daya saingnya bukan hanya sekedar lokal Papua saja tetapi bisa bersaing juga secara nusantara bahkan internasional.
Komentar