IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

DPRD Setujui Perubahan APBD Lampung Barat Tahun 2011

IndonesiaBicara-Kabupaten Lampung Barat, (29/09/11), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar), menyetujui dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 pada rapat paripurna tahap IV DPRD setempat.

Pada rapat tersebut  juru bicara dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lambar Mirzalie, SS, SH mengatakan, APBDP 2011 mengalami perubahan yakni pendapatan sebesar Rp675,9 Miliar, belanja sebesar Rp710,57 Miliar atau defisit Rp34,67 Miliar. Angka-angka tersebut disepakati setelah melalui pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemkab Lambar.

Menurutnya, jumlah pendapatan daerah sebelum pembahasan adalah Rp659,22 Miliar sedangkan setelah pembahasan bertambah menjadi Rp675,9 Miliar. Dua jenis penerimaan mengalami kenaikan yakni dana perimbangan naik Rp2,2 Miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah naik sebesar Rp14,47 Miliar. Sedangkan penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah  (PAD) justru mengalami penurunan Rp14,99 juta.

“Pada pos ini, penerimaan pajak daerah turun 49 juta lebih, sedangkan penerimaan dari retribusi daerah naik Rp34,5 juta,” jelas Mirzali.

Selain itu Kata Mirzali, belanja daerah dalam APBDP setelah pembahasan juga bertambah, sebelum pembahasan jumlah anggaran belanja daerah Rp693,9 Miliar, setelah pembahasan menjadi Rp710,5 Miliar. Pos belanja tidak langsung, mengalami penurunan sebesar Rp242,19 juta. Pada pos ini, belanja hibah turun sebesar Rp248 juta lebih. Namun, belanja bantuan sosial naik Rp10 juta.

“Meskipun pos belanja tidak langsung berkurang, pos belanja langsung mengalami kenaikan Rp16,9 Miliar. Tiga jenis belanja pada pos belanja langsung semuany bertambah,” terangnya.

Dalam laporannya, Bangar DPRD juga menyampaikan empat saran untuk diperhatikan kepala SKPD. Kepala Dinas PPKAD yang mengelola pajak BPHTB diminta lebih serius menggali potensi objek pajak tersebut.

Bangar juga mengingatkan kepala SKPD yang memiliki kegiatan fisik untuk meningkatkan pengawasan. Hal ini disebabkan waktu efektif yang tinggal tiga bulan, sementara kegiatan fisik harus diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Khusus untuk Kepala Dinas Kehutanan, diminta segera menyelesaikan persoalan batas-batas hutan yang masih menjadi momok di Lampung Barat. Supaya masyarakat merasa lebih aman dan nyaman. Selain itu hendaknya program hutan tanaman rakyat jangan tumpang tindih dengan program lainnya baik program propinsi maupun pusat.

Selain Dinas Kehutanan Bangar juga meminta Dinas Kesehatan dan RSUD Liwa lebih memperhatikan peraturan yang berlaku dalam memberikan pelayanan kesehatan serta menjalankan program dan kegiatannya. (Eko)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 9 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.