IndonesiaBicara-Tepanuli Tengah, (01/08/10). Forum Komunikasi Guru Honor (FKGH) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan pengawasan dalam melaksanakan pendataan tenaga honorer menjadi CPNS. Permintaan itu menyusul terbitnya Surat Edaran Menpan No.05/2010 tentang Pendataan Tenaga honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.
“Secara kelembagaan, DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah harus melakukan pengawasan Pendataan atas pendataan tenaga honorer,” kata Manuntun Sinaga, Ketua Forum Komunikasi Guru Honor (FKGH) Kabupaten Tapanulitengah, Minggu (01/08).
Menurutnya, jika tidak ada pengawasan kebijakan pendataan tenaga honorer di Tapteng kemungkinan besar akan dimanfaatkan pihak pihak yang nakal untuk mendapatkan keuntungan, karena itu merupakan kewajiban bagi DPRD Tapteng untuk melakukan pemantauan atas pendataan tenaga honorer di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Manuntun mengatakan, dirinya khawatir sehubungan dengan celah dalam pendataan yang bisa di manfaatkan kelompok tertentu.
“Jangan sampai ada kepentingan yang bersifat pragmatis masuk kedalam pendataan ini,” tegas Sinaga.
Manuntun menambahkan, wacana lowongan kerja yang berhubungan dengan CPNS adalah ladang yang dapat di dimainkan untuk mendapatkan keuntungan, meskipun hal tersebut sulit di buktikan.
“Permainan kotor seperti ini merugikan hak orang lain,” tegas Manuntun Sinaga mengakhiri. (mas)
Komentar