IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Diskusi Terarah, Kerjasama DPD RI Dengan Lembaga Advokasi Rakyat Untuk Demokrasi

Diskusi Terarah dengan tema Penguatan Lembaga Perwakilan, Sistem Presidensil dan Aktualisasi Otonomi Daerah Secara Tepat Melalui Amandemen UUD 1945 Yang Komprehensif di Hotel Grand Legi Mataram, (22/12).

IndonesiaBicara-Mataram, (24/12/10). Bertempat di Hotel Grand Legi Mataram, (22/12) berlangsung Diskusi Terarah dengan tema Penguatan Lembaga Perwakilan, Sistem Presidensil dan Aktualisasi Otonomi Daerah Secara Tepat Melalui Amandemen UUD 1945 Yang Komprehensif. Acara diskusi kali ini terselenggara atas kerjasama DPD RI dengan Lembaga Advokasi Rakyat Untuk Demokrasi.

Setelah dibuka dengan sambutan Wakil Gubernur NTB yang disampaikan langsung oleh Sekda NTB Muhammad Nur, acara diskusi yang dipandu oleh Farid Tolomundu langsung dilanjutkan dengan pengantar dari Supardan Kasiran terkait pemahaman awal mengenai maksud dan tujuan diskusi.

Selanjutnya Prof. Farouk Muhammad dan Tuan Guru Muhyi Abidin menambahkan beberapa pengetahuan terkait dengan upaya yang dilakukan pihak DPD RI untuk melakukan amandemen UUD 1945.

“Posisi DPRD juga masih menyisakan persoalan karena belum optimal melakukan tugas dan fungsinya, dimana pihak eksekutif juga memiliki hak legislasi dan atau membuat undang-undang dan peraturan,” ujar Prof. Farouk disela-sela pemaparannya.

Dalam rangka memertajam dan memperkuat memperkuat hasil diskusi, panitia juga mengundang dua orang pakar yang merupakan akademisi dari Unversitas Mataram yakni H. Safwan dan Prof. Gatot. Para pakar ini sengaja duindang untuk memberikan masukan-masukan akademis berkaitan dengan upaya amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh DPD RI, pandangan-pandangan teoritik dan akademis dari tentunya akan menjadi dukungan dan pertimbangan untuk memperkuat gagasan amandemen.

Setelah para narasumber mengakhiri pemaparan awalnya, acara dilanjtkan dengan sesi diskusi berupa pertanyaan, pernyataan pendapat, masukan dari peserta. Beragam tanggapan dan pernyataan dari peserta diskusi yang hadir kali ini dirasakan oleh panitia sebagai hal yang berarti untuk mendukung upaya amandemen UUD 45. Hal ini akan direkomendasikan anggota DPD asal NTB untuk diperjuangkan di Pusat.

“Oleh sebab itu kami berharap ada kampanye dan dukungan yang lebih besar dari masyarakat baik secara kelembagaan maupun pribadi, sehingga harapan untuk memperluas tugas dan kewenangan DPD bisa terwujud,” pungkas Farid dipenghujung acara diskusi. (Ary)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 9 + 13 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.